Pemkot Samarinda

Andi Harun Dorong Transparansi Pokir DPRD Kaltim Dapil Samarinda

lihat foto
Wali Kota Samarinda, Andi Harun. Foto: BorneoFlash/Nur Ainunnisa
Wali Kota Samarinda, Andi Harun. Foto: BorneoFlash/Nur Ainunnisa

BorneoFlash.com, SAMARINDA - Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengungkapkan adanya dugaan bahwa sejumlah anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) Samarinda menyalurkan pokok-pokok pikiran (pokir) mereka ke luar wilayah Kota Samarinda.

Dugaan tersebut dinilainya perlu ditelusuri secara objektif dan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

Menurut Andi Harun, anggota legislatif yang memperoleh mandat politik dari pemilih di Samarinda seharusnya memprioritaskan perjuangan aspirasi masyarakat di wilayah tersebut, bukan mengalihkan alokasi pokir ke daerah lain.

“Perlu dibuka secara terang kepada publik, siapa saja anggota DPRD dari dapil Samarinda yang tidak menempatkan pokok-pokok pikirannya di Kota Samarinda. Masyarakat berhak mengetahui hal itu,” tegas Andi Harun, pada Sabtu (24/1/2026).

Ia menilai informasi tersebut tidak perlu disampaikan secara tertutup kepadanya, melainkan harus dipublikasikan agar masyarakat dapat menilai secara langsung kinerja wakil rakyat yang mereka pilih melalui proses demokrasi.

“Saya tidak perlu menerima laporan secara pribadi. Yang terpenting adalah masyarakat mendapatkan informasi tersebut. Sampaikan kepada publik, inilah anggota DPRD dari dapil Samarinda yang menempatkan pokirnya di luar Kota Samarinda,” ujarnya.

Andi Harun menambahkan bahwa suara masyarakat Samarinda tidak semestinya dialokasikan untuk kepentingan daerah lain.


Menurutnya, penempatan pokir, baik sebagian maupun seluruhnya di luar wilayah Samarinda, merupakan tindakan yang tidak tepat secara etika politik maupun tanggung jawab moral.

“Bukan hanya tidak menempatkan sama sekali, membagi alokasi ke daerah lain pun sudah tidak tepat. Sebab, tidak ada kontribusi suara dari wilayah lain terhadap keterpilihan yang bersangkutan,” katanya.

Ia juga meminta agar alokasi anggaran pokir yang masuk ke Kota Samarinda yang disebut mencapai lebih dari Rp300 miliar ditelusuri secara rinci untuk memastikan apakah anggaran tersebut benar-benar berasal dari anggota DPRD dapil Samarinda atau justru dari daerah pemilihan lain.

Meski demikian, Andi Harun menegaskan bahwa informasi yang beredar saat ini masih bersifat dugaan dan belum didukung oleh data yang terverifikasi.

“Informasi yang berkembang masih berupa rumor dan belum tentu benar. Oleh karena itu, saya mendorong rekan-rekan wartawan yang memiliki kapasitas untuk menelusuri data agar melakukan pendalaman secara faktual,” ujarnya.

Ia berharap seluruh anggota DPRD Kaltim dari dapil Samarinda menempatkan seluruh alokasi pokirnya di wilayah Kota Samarinda. Apabila hal tersebut terbukti, menurutnya, masyarakat patut memberikan apresiasi.

“Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui siapa wakil rakyat yang benar-benar memperjuangkan aspirasi pemilihnya dan layak mendapatkan apresiasi,” tutup Andi Harun.

Tetap Terhubung Bersama BorneoFlash

Simak berita terbaru dan artikel menarik lainnya langsung dari platform favorit Anda.

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Tulis Komentar