Oleh karena itu, Halili pun mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) RSU Sayang Ibu sebagai langkah politik untuk membedah penyebab proyek mangkrak.
Pansus dinilai penting agar proses evaluasi berjalan transparan dan objektif.
Menurut Halili, Pansus tidak hanya berfungsi mencari penyebab kegagalan, tetapi juga mengevaluasi kinerja seluruh pihak yang terlibat, termasuk konsultan Manajemen Konstruksi (MK) yang seharusnya mengawal proyek dari sisi pengawasan.
“Kami ingin duduk satu meja antara DPRD dan pemerintah kota. Jika baru 20 persen sudah berhenti, itu sudah gagal total. Jangan sampai kontraktor baru nanti malah mewarisi masalah hukum dari kontraktor lama,” katanya.
Anggota DPRD Balikpapan Daerah Pemilihan (Dapil) Balikpapan Utara juga menyoroti peran konsultan pengawas yang dinilai lalai menjalankan tugasnya. Ia mempertanyakan mengapa keterlambatan dan persoalan proyek bisa berlangsung hampir satu tahun tanpa langkah korektif yang tegas.
“MK itu dibayar untuk mengawasi. Kalau sampai proyek ini gagal, berarti pengawasannya juga patut dipertanyakan. Ini harus ada pertanggungjawaban,” ucapnya.
Diketahui, sektor kesehatan merupakan salah satu visi misi sekaligus program prioritas Pemerintah Kota Balikpapan, dalam memenuhi hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan yang layak. Untuk itu, proyek ini harus dikerjakan dengan profesionalisme.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar