BorneoFlash.com, KUKAR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong penguatan sekolah menengah berbasis asrama (boarding school) di setiap kecamatan dengan melibatkan perusahaan swasta sebagai mitra strategis pembangunan sumber daya manusia (SDM).
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, model pendidikan berasrama dinilai paling relevan untuk menjawab tantangan peningkatan kualitas pendidikan di daerah, khususnya wilayah yang memiliki aktivitas industri dan perusahaan besar.
“Saya membaca beberapa referensi, memang pola pendidikan yang tepat untuk kita di Indonesia adalah pola pendidikan boarding,” ucap Aulia Rahman Basri, pada Selasa (23/12/2025).
Ia menilai, keberadaan perusahaan di tingkat kecamatan seharusnya dapat dimanfaatkan lebih optimal, tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat kualitas pendidikan masyarakat setempat.
Aulia mengungkapkan, selama ini kontribusi perusahaan melalui program tanggung jawab sosial (CSR) masih cenderung bersifat parsial dan belum menyentuh kebutuhan strategis jangka panjang daerah.
“Kontribusi perusahaan itu ada, tapi selama ini masih membantu secara parsial, terpisah-pisah, dan belum bersifat strategis jangka panjang,” jelasnya.
Melalui konsep boarding school, Pemkab Kukar berharap perusahaan dapat meninggalkan warisan pembangunan SDM di wilayah operasionalnya. Menurut Aulia, ketika aktivitas usaha perusahaan telah selesai, masyarakat tetap memiliki bekal pendidikan dan kompetensi yang kuat.
“Jadi bukan hanya aktivitas ekonomi yang berjalan, tapi juga menyiapkan sumber daya manusia di kecamatan tersebut agar tetap punya daya saing,” tegasnya.
Ia optimistis, dukungan terhadap sekolah berbasis asrama tidak akan berhenti pada peran perusahaan. Seiring waktu, alumni sekolah tersebut diharapkan ikut berkontribusi dalam pengembangan almamaternya.
“Di tahap awal memang disupport oleh perusahaan. Ke depan, ketika alumninya sudah banyak, saya yakin alumni-alumni itu akan kembali membantu sekolahnya,” ungkap Aulia.
Aulia menegaskan, kebijakan ini tidak diarahkan pada pembangunan sekolah baru. Pemerintah daerah memilih meningkatkan kualitas SMA yang telah ada melalui penyediaan fasilitas asrama, pemenuhan gizi peserta didik, penguatan kurikulum, serta peningkatan kualitas tenaga pendidik.
“Tidak membuat sekolah baru. Yang ditingkatkan adalah SMA yang sudah ada, mulai dari tempat tinggal siswa, asupan gizi, kurikulum, sampai kualitas tenaga pengajarnya,” tutupnya.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar