BorneoFlash.com, SAMARINDA — Maraknya penyebaran hoaks dan informasi tidak terverifikasi di media sosial menjadi tantangan serius bagi Kalimantan Timur (Kaltim).
Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim, Seno Aji, mengingatkan pentingnya peran media sebagai penjaga akurasi dan penjernih informasi di tengah derasnya arus berita yang belum tentu benar.
Menurut Seno, saat ini ekosistem informasi kerap dipengaruhi oleh algoritma yang lebih mengutamakan sensasi ketimbang fakta.
Banyak unggahan viral justru berisi kabar bohong dan tuduhan tanpa dasar, yang berpotensi merusak kepercayaan publik dan merusak citra pemerintahan.
“Banyak informasi yang beredar hanya mengejar popularitas, sehingga hoaks mudah tersebar luas. Tuduhan tanpa bukti kerap menjadi konsumsi publik,” jelasnya, pada Kamis (27/11/2025).
Seno juga menyoroti bagaimana program-program inovatif seperti Gratispol dan Jospol sering disalahpahami oleh masyarakat, meskipun pemerintah telah menjalankan setiap langkah sesuai regulasi.
“Program ini adalah terobosan yang belum ada sebelumnya. Kami memastikan prosesnya berjalan dengan hati-hati sesuai aturan,” katanya.
Di sisi lain, Seno menegaskan media memiliki fungsi kontrol sosial yang sangat penting.
Namun, kritik yang disampaikan harus berdasar dan proporsional agar tidak menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu.
“Media adalah mitra sekaligus pengawas. Kami tidak menolak kritik, tapi kami berharap kritik itu disampaikan dengan fakta dan data yang jelas,” tegasnya.
Ia mengajak seluruh insan pers di Kalimantan Timur untuk memperkuat verifikasi informasi demi menjaga kualitas dan kredibilitas pemberitaan.
“Jika ada informasi yang meragukan, klarifikasi harus dilakukan agar masyarakat mendapat data yang akurat,” ujarnya.
Menurut Seno, menjaga ruang informasi yang sehat bukan hanya tugas pemerintah dan media, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat agar tidak mudah terjebak pada berita palsu.
“Kita semua memiliki peran penting. Pemerintah bekerja, media mengawasi, dan masyarakat harus bijak memilah informasi. Kerjasama ini sangat dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan publik di Kalimantan Timur,” pungkasnya.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar