BorneoFlash.com, SAMARINDA - Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dalam mengevaluasi sekolah-sekolah yang berada di kawasan rawan banjir dan pergerakan tanah kini memasuki tahap akhir.
Setelah melakukan pengecekan lapangan secara menyeluruh, Tim Wali Kota Akselerasi untuk Pembangunan (TWAP) memastikan bahwa tiga dari empat sekolah yang sebelumnya dianggap berisiko tinggi ternyata masih layak beroperasi tanpa perlu relokasi.
Temuan ini menguatkan bahwa sumber persoalan bukan terletak pada posisi bangunan sekolah, tetapi lebih pada kondisi drainase dan karakteristik lahan di sekitarnya.
Ketua TWAP, Syaparuddin, menyampaikan bahwa peninjauan dilakukan oleh tim gabungan yang melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, serta tenaga teknis.
Pemeriksaan dilakukan di sejumlah titik pendidikan yang selama ini sering terdampak banjir maupun indikasi longsor.
Empat sekolah yang masuk dalam evaluasi tersebut meliputi SDN 013 dan SMPN 24 di Jalan Pangeran Suryanata, SMPN 27 di Batu Cermin, serta SMPN 48 yang berada berdekatan dengan SDN 003 dan SDN 016 di kawasan Proklamasi, Jalan Gerilya.
“Kami meninjau beberapa sekolah di Samarinda, mulai dari SDN 013 dan SMPN 24 di sekitar Jalan Suryanata, SMPN 27 di Batu Cermin, hingga SMPN 48 bersama dua SD di kawasan Proklamasi,” jelasnya.
Dari hasil pengecekan, TWAP memastikan bahwa SDN 013 dan SMPN 24 tidak memerlukan relokasi.
Banjir yang terjadi di lingkungan sekolah bukan disebabkan oleh posisi bangunan, melainkan karena saluran utama di kawasan Suryanata tidak berfungsi dengan baik.
Kondisi ini membuat air yang seharusnya mengalir ke hilir justru kembali meluap ke permukiman dan sekolah.
Syaparuddin memaparkan bahwa persoalan ini dipicu oleh penyempitan dan sedimentasi pada drainase mulai dari simpang Masjid Baitul Khair hingga warung Haji Kuni.
Panjang saluran yang membutuhkan penanganan diperkirakan mencapai 1.100 meter.
Keadaan semakin diperparah oleh limpasan air dari Bukit Pinang yang belum memiliki jalur pembuangan yang memadai.
Sebagai langkah penanganan cepat, TWAP telah melakukan perbaikan sementara pada SMPN 24, yang paling sering terdampak banjir.
Pembersihan saluran di sisi kiri dan kanan sekolah kini sedang dilakukan.
“Untuk penanganan jangka pendek di SMPN 24, kami melakukan perbaikan pada saluran drainase di sisi kiri dan kanan sekolah,” ujar Syaparuddin.
Selain itu, dua titik pintu air yang menjadi jalur masuk air ke lingkungan sekolah juga telah ditutup untuk menekan risiko banjir.
“Dua akses air di pagar sekolah sudah kami tutup, termasuk satu pintu air tambahan di bagian depan yang juga akan ditutup,” tambahnya.
Di kawasan Batu Cermin,TWAP menemukan bahwa SMPN 27 tidak membutuhkan relokasi.
Struktur bangunan dinilai masih stabil, meskipun area belakang sekolah mengalami tekanan tanah yang mengindikasikan potensi longsor.
Masalah ini dapat ditangani dengan menurunkan elevasi tanah dan menata kembali struktur penahan.
“SMPN 27 di Batu Cermin juga tidak perlu direlokasi. Permasalahan berada pada tanah di bagian belakang bangunan, sehingga elevasinya perlu diturunkan,” jelas Syaparuddin.
Penanganan teknis lanjutan akan menunggu rekomendasi dari Dinas PUPR untuk memastikan keamanan jangka panjang.
Berbeda dengan tiga sekolah lainnya, SMPN 48 serta dua SD di kawasan Proklamasi masih direkomendasikan untuk relokasi.
Lingkungan sekitar dinilai tidak memungkinkan untuk dilakukan penanganan jangka pendek, sehingga pemindahan menjadi langkah yang paling realistis.
Pemerintah Kota telah meminta BPKAD dan Dinas Pendidikan untuk menyiapkan lahan alternatif yang tetap berada di sekitar kawasan tersebut.
“Tiga sekolah itu tidak memerlukan relokasi, namun SMPN 48 beserta dua SD di kawasan Proklamasi masih harus dipindahkan. Saat ini BPKAD dan Dinas Pendidikan sedang menyiapkan lokasi baru,” ungkapnya.
Pemkot menegaskan bahwa lokasi pengganti harus tetap dekat dengan permukiman warga agar tidak membebani siswa dan orang tua yang bergantung pada akses jalan kaki.
“Sebagian besar siswa berdomisili di sekitar sekolah. Jika dipindahkan ke lokasi yang berjarak lebih dari tiga kilometer, tentu hal itu akan memberatkan warga,” ujarnya.
TWAP menargetkan laporan final mengenai evaluasi empat sekolah tersebut dapat diserahkan kepada Wali Kota Samarinda dalam waktu satu pekan.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar