Dalam serangkaian operasi, polisi juga menyita dua unit ekskavator dan ratusan dokumen terkait kegiatan tambang ilegal. “Semua hasil kejahatan, baik uang maupun material, akan kami kembalikan kepada negara,” tegasnya.
Untuk memperkuat pengawasan di kawasan strategis nasional, Bareskrim Polri bersama Polda Kaltim kini mengerahkan teknologi drone, guna memantau aktivitas mencurigakan di wilayah Tahura dan sekitar IKN.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Otorita IKN dan berbagai instansi agar pengawasan berjalan efektif. Dengan teknologi, ruang gerak pelaku akan semakin sempit,” tutur Irhamni.
Selain itu, Polri mengajak masyarakat dan media menjadi bagian dari pengawasan publik. “Kami harap masyarakat tidak mendukung kegiatan illegal mining dalam bentuk apa pun. Laporkan segera bila menemukan aktivitas mencurigakan,” ujarnya.
Tahura Bukit Soeharto merupakan salah satu kawasan konservasi terbesar di Kalimantan Timur dengan nilai ekologis dan ekonomi luar biasa. Nilai jasa lingkungannya diperkirakan mencapai triliunan rupiah, menjadikannya aset strategis nasional yang wajib dilindungi.
“Selama IKN berdiri, Tahura harus tetap menjadi kawasan lindung. Kami akan terus menegakkan hukum tanpa pandang bulu,” tegas Brigjen Irhamni.
Polri menegaskan, penanganan tambang ilegal di kawasan strategis seperti IKN akan dilakukan secara berkelanjutan dan preventif, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Kalimantan Timur, Kombes Pol. Dr. Bambang Yugo Pamungkas, menambahkan, sejak 2023 hingga kini, pihaknya telah menangani tujuh laporan polisi terkait tambang ilegal di kawasan Tahura dengan total delapan tersangka.
“Seluruh aktivitas tambang tersebut merusak lahan konservasi seluas sekitar 30 hektare,” ungkapnya. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar