BorneoFlash.com, KUKAR – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Budiman, menyampaikan rasa syukur atas rampungnya pembahasan dan pengesahan delapan Peraturan Daerah (Perda) tentang pembentukan desa baru di Kukar.
“Alhamdulillah, hari ini kita telah menuntaskan bersama penyelidikan terkait pembentukan desa. Prosesnya berjalan lancar, tahapan-tahapan juga sudah kita laksanakan semua. Mudah-mudahan bisa segera berlaku sehingga delapan desa baru ini dapat menerima anggaran tahun 2026,” ujar Budiman usai rapat paripurna, pada Jumat (7/11/2025).
Menurut Budiman, pengesahan perda ini merupakan bagian dari upaya memperpendek rentang kendali pelayanan publik di wilayah yang dinilai terlalu luas dan padat penduduk.
“Salah satu tujuan utama pembentukan desa baru ini memang untuk mendekatkan pelayanan publik. Beberapa wilayah kondisi geografisnya jauh dan sulit dijangkau, jadi sangat wajar jika dimekarkan,” jelasnya.
Ia menegaskan, efisiensi anggaran daerah tidak akan berpengaruh pada pembiayaan desa baru tersebut.
“Kami yakin tidak terpengaruh, karena sudah ada semacam mandatory spending. Jadi tetap aman secara keuangan,” tambahnya.
Budiman yang juga menjadi anggotaPanitia Khusus (Pansus) pembentukan desa menegaskan bahwa seluruh proses dilakukan dengan turun langsung ke lapangan untuk menilai kelayakan setiap wilayah yang diusulkan.
“Kami langsung turun ke lokasi, meninjau kondisi nyata. Misalnya, Desa Sepatin yang dimekarkan menjadi Desa Tanjung Merukan, secara geografis berbeda pulau dan memiliki jumlah penduduk yang cukup serta fasilitas memadai. Jadi memang sudah pantas menjadi desa definitif,” katanya.
Selain membahas perda, Budiman juga menyinggung hasil reses di Dapil IV yang baru saja selesai dilaksanakan. Menurutnya, persoalan infrastruktur masih menjadi keluhan utama masyarakat.
“Reses kemarin luar biasa. Banyak masukan dan kritik membangun dari warga, terutama soal jalan dan fasilitas pendidikan. Di Muara Kembang, mobil kami sampai amblas karena kondisi jalan yang parah. Ada juga sekolah tanpa halaman dan akses jalan yang rusak. Ini semua perlu jadi perhatian bersama,” ungkapnya.
Budiman berharap, pembentukan desa baru dapat mempercepat pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau.
“Langkah ini juga bagian dari persiapan menuju generasi emas 2045. Kalau pelayanan dan infrastruktur desa sudah baik, pembangunan akan lebih merata,” tutupnya.
