BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Persoalan infrastruktur dasar kembali menjadi sorotan warga, dalam kegiatan Reses Masa Sidang I Tahun 2025/2026 anggota DPRD Kota Balikpapan, Andi Arif Agung, di Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, pada Selasa Malam (21/10/2025).
Mulai dari drainase yang tersumbat, minimnya Penerangan Jalan Umum (PJU), hingga layanan air bersih, menjadi keluhan utama warga dari berbagai RT di wilayah Balikpapan Tengah. Aspirasi tersebut mencerminkan kebutuhan dasar masyarakat yang masih belum terpenuhi secara merata di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Ketua RT 39, Ramli, menyampaikan keluhan terkait parit di Jalan APT Pranoto yang tidak pernah dikeruk, sehingga menyebabkan genangan air setiap kali hujan. “Setiap musim hujan air meluap karena parit tidak dikeruk. Banyak pula bangunan berdiri di atas parit, tapi tidak ada penindakan tegas,” ujarnya.
Ia juga menyoroti minimnya lampu jalan di wilayahnya. “Kami hanya dapat satu lampu, padahal masih banyak titik gelap,” tambahnya.
Masalah serupa diungkapkan A. Yani, Ketua RT 03, yang menyebut drainase di lingkungannya tertimbun sedimen hingga sejajar jalan. “Air sering meluap ke rumah warga. Manhole-nya juga terlalu berat, susah dibuka. Mohon diganti,” ujarnya.
Sementara dari sektor layanan air, Faisal dari RT 38 menyoroti lambannya PDAM menindak penunggak tagihan. “Ada penyewa rumah menunggak empat tahun, nilainya Rp40 juta, baru diputus setelah lama. Padahal aturannya hanya tiga bulan,” ungkapnya.
Selain persoalan drainase dan air, Ira dari RT 47 mengeluhkan lamanya perawatan PJU. “Kami sempat enam bulan gelap gulita karena kabel tertimpa bambu. Tolong jangan tunggu akhir tahun untuk perawatan,” ujarnya.
Ia juga meminta kemudahan sambungan PDAM baru, karena sebagian warga masih menumpang air dari tetangga.
Sementara itu, Tony Sutrisno dari RT 51 menyoroti sistem zonasi PPDB yang dianggap tidak adil. “Rumah kami hanya 46 meter dari SMA 1, tapi tidak masuk zona. Banyak titipan di sekolah,” keluhnya.
Ia juga meminta penertiban kabel semrawut dari penyedia internet dan TV kabel yang membahayakan warga. Masalah distribusi PJU yang tidak merata juga diungkapkan Obet dari RT 62. “Ada yang dipasang di tempat parkir pribadi, sementara jalan warga tetap gelap,” ujarnya.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Andi Arif Agung mengakui bahwa keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama pemerintah daerah dalam menuntaskan masalah infrastruktur dasar.
“Kondisi keuangan daerah masih terdampak situasi ekonomi nasional. Tapi seluruh aspirasi warga akan kita catat, identifikasi, dan skala-prioritaskan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan terkait perawatan PJU yang masih belum merata antarwilayah. “Dishub sudah punya kendaraan taktis perawatan PJU, tapi di kecamatan belum. Ini akan kita dorong agar lebih merata,” jelasnya.
Terkait layanan air bersih, Andi menyebut telah berkoordinasi dengan Dirut PDAM agar mempercepat penanganan dan mempermudah sambungan baru. “Beliau berkomitmen memperbaiki layanan, khususnya di wilayah yang infrastrukturnya sudah siap,” katanya.
Sedangkan untuk kabel semrawut, ia menegaskan akan menindaklanjuti dengan Dinas Kominfo dan Komisi I DPRD. “Kita akan panggil semua provider agar ada langkah penertiban,” tegasnya.
Andi memastikan seluruh hasil reses akan dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Aspirasi warga, kata dia, akan menjadi dasar penentuan prioritas pembangunan untuk tahun anggaran 2026.
“Semua masukan ini bukan sekadar catatan, tapi bahan evaluasi nyata untuk memastikan pemerataan pembangunan,” pungkasnya. (Adv)
