BorneoFlash.com, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) tengah mempersiapkan langkah strategis untuk menata kembali struktur pejabat eselon II.
Penataan ini dilakukan guna mengisi sejumlah posisi kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang lowong karena berbagai alasan, mulai dari masa pensiun hingga masalah hukum.
Proses seleksi calon pejabat definitif disebut sudah berjalan.
Pemerintah menargetkan seluruh tahapan administrasi dan verifikasi rampung pada akhir Oktober 2025.
Dengan demikian, pejabat tetap dapat segera dilantik agar roda pemerintahan berjalan tanpa hambatan.
“Seleksi sedang berlangsung dan tahapan administrasinya hampir selesai. Kami menargetkan seluruh jabatan definitif sudah bisa ditetapkan sebelum akhir bulan ini,” kata Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, pada Senin (13/10/2025).
Ia menjelaskan, saat ini beberapa OPD masih dipimpin oleh pelaksana harian (PLH) atau pelaksana tugas (PLT).
Kondisi itu terjadi akibat sejumlah pejabat telah purna tugas, sementara sebagian lainnya masih menghadapi persoalan hukum.
Salah satu posisi yang masih kosong adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).
Untuk sementara, tugas tersebut dijalankan oleh Faisal dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang ditunjuk sebagai PLH sekaligus PLT.
“Penunjukan sementara dilakukan agar kegiatan di Dispora tidak terhenti. Bapak Faisal dipercaya mengawal jalannya program hingga pejabat definitif ditetapkan,” ujar Seno.
Jabatan Kepala Dispora sebelumnya diisi oleh Agus Hari Kesuma, yang kini berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi program Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) 2023 yang tengah diproses Kejaksaan Tinggi Kaltim.
Selain itu, kekosongan juga terjadi di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setelah Ismiati pensiun, serta di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) seiring berakhirnya masa jabatan Anwar Sanusi.
Pemprov juga mulai melakukan rotasi jabatan di beberapa posisi.
Irhamsyah yang sebelumnya menjabat Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) kini dipercaya memimpin Biro Administrasi Pembangunan Setda Kaltim.
Posisi Kadishub sementara diisi oleh Heru Santosa.
Seno menegaskan bahwa pengisian jabatan dilakukan bertahap melalui rotasi internal.
Namun, peluang bagi pejabat dari kabupaten atau kota lain tetap terbuka apabila diperlukan.
“Prioritas utama memang dari lingkungan Pemprov sendiri. Tetapi apabila dibutuhkan keahlian tertentu yang belum ada di internal, opsi dari luar tetap kami pertimbangkan,” terangnya.
Ia menilai kehadiran pejabat definitif sangat penting untuk menjaga stabilitas kinerja birokrasi.
Menurutnya, percepatan penataan jabatan menjadi krusial, terutama menjelang masa transisi menuju pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Setiap posisi strategis harus segera terisi agar pelaksanaan program pemerintah tidak terhambat. Kami ingin memastikan roda pemerintahan tetap berjalan efektif dan stabil,” tutupnya.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar