BorneoFlash.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) merespons kritik masyarakat dengan dialog terbuka dan komunikasi yang menenangkan.
Ia menegaskan pemda berperan penting menjaga stabilitas dan keharmonisan sosial di tengah dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
Dalam Rapat Koordinasi Nasional bersama seluruh kepala daerah secara daring, Senin (8/9/2025), Tito mendorong gubernur, bupati, dan wali kota mengedepankan pendekatan kolaboratif dan humanis.
Ia meminta kepala daerah menyambangi tokoh masyarakat, menggelar doa lintas agama, serta menggunakan bahasa santun agar tidak memicu ketegangan.
Sejumlah kepala daerah langsung menindaklanjuti arahan tersebut. Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra menggelar pertemuan terbuka dengan tokoh agama, tokoh adat, dan Forkopimda untuk menyerap aspirasi warga.
Wali Kota Medan Rico Waas mengadakan doa bersama lintas agama melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi memerintahkan BUMD menggelar Gerakan Pangan Murah. Gubernur Sulteng Anwar Hafid bekerja sama dengan Bulog menyalurkan beras SPHP lewat kantor desa dan menggagas reaktivasi program Raskin.
Menurut Tito, pendekatan humanis dan dialog tidak hanya meredam konflik, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik kepada pemerintah.
Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai respons cepat para kepala daerah menunjukkan kemampuan pemerintah mengarahkan perubahan sosial, asalkan mereka membuat kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar