BorneoFlash.com, SAMARINDA – Ribuan peserta aksi dari Aliansi Masyarakat Kalimantan Timur Menggugat (Mahakam) akhirnya ditemui langsung oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim di depan Gedung DPRD, Jalan Teuku Umar, Samarinda, pada Senin (1/9/2025).
Langkah itu diambil untuk menenangkan situasi yang sebelumnya cukup tegang sekaligus membuka ruang komunikasi agar tuntutan mahasiswa dapat disampaikan secara resmi melalui jalur kelembagaan.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, bersama sejumlah anggota dewan lain seperti Abdul Giaz, Husni Fachruddin, Damayanti, Henry Pailan, dan Subandi, keluar dari gedung sekitar pukul 14.30 WITA.
Dengan pengeras suara, mereka berdiri di hadapan massa aksi dan menyatakan kesiapan menyerap aspirasi yang disampaikan.
Hasanuddin menuturkan bahwa DPRD Kaltim memahami keresahan yang mendorong mahasiswa turun ke jalan.
Ia menekankan bahwa lembaga legislatif daerah tidak akan menutup diri, melainkan siap meneruskan tuntutan tersebut ke DPR RI dan pemerintah pusat.
“Kami mengetahui dan memahami kegelisahan para mahasiswa. DPRD Kalimantan Timur berkomitmen untuk menyalurkan seluruh aspirasi ini secara resmi kepada DPR RI maupun kementerian terkait,” ucapnya.
Ia juga mengingatkan bahwa penyampaian aspirasi memiliki mekanisme formal.
Seluruh tuntutan yang diajukan melalui aksi Mahakam, menurutnya, akan dituangkan dalam bentuk rekomendasi resmi DPRD Kaltim agar memiliki legitimasi kuat saat diteruskan ke pusat.
“Jangan ragukan kesungguhan kami. Semua aspirasi ini akan dituangkan dalam dokumen resmi dewan, sehingga tidak berhenti hanya pada pertemuan hari ini,” tambahnya.
Dalam pernyataannya, Hasanuddin menyebut bahwa kehadiran dirinya beserta anggota dewan lain di tengah massa merupakan bentuk penghormatan terhadap perjuangan mahasiswa.
Ia juga mengakui bahwa isu-isu seperti penolakan RUU KUHP maupun desakan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) memang telah lama menjadi perhatian publik.
“Kami memastikan bahwa aspirasi yang diperjuangkan mahasiswa di Samarinda akan kami sampaikan sebagaimana mestinya,” tegasnya.
Hasanuddin menambahkan, DPRD Kaltim segera menggelar rapat internal untuk membahas langkah lanjutan penyampaian tuntutan tersebut.
Menurutnya, aksi Mahakam merupakan pengingat penting bagi para wakil rakyat agar tidak mengabaikan suara masyarakat.
“Tugas kami adalah menjembatani kepentingan masyarakat daerah dengan pemerintah pusat. Kami tidak boleh menutup mata terhadap hal ini,” ujarnya.
Kehadiran pimpinan dewan di tengah massa membuat situasi berangsur kondusif.
Demonstran yang semula mendorong pagar dan mendesak gerbang dibuka, akhirnya bersedia duduk di badan jalan untuk mendengarkan penyampaian langsung dari para legislator.
Momen dialog terbuka itu menjadi bukti bahwa komunikasi antara mahasiswa dan lembaga legislatif masih bisa dijalankan, meskipun melalui jalur demonstrasi.
Meski begitu, sejumlah mahasiswa tetap menyuarakan peringatan agar janji dewan tidak hanya berhenti di pernyataan lisan.
Mereka mendesak adanya tindak lanjut nyata berupa dokumen resmi yang bisa dipantau publik.
“Kami tidak ingin hanya mendengar janji manis. Kami menuntut bukti tertulis bahwa aspirasi rakyat Kaltim benar-benar disampaikan ke pemerintah pusat,” ujar salah satu koordinator aksi.
Hingga sore hari, massa masih bertahan di kawasan Jalan Teuku Umar dengan orasi bergantian.
Suasana demonstrasi pun mulai menurun intensitasnya.
Di sisi lain, pedagang kaki lima yang berada di sekitar lokasi ramai dikunjungi warga yang datang menyaksikan jalannya aksi.
Aparat kepolisian tetap siaga di barisan depan pagar DPRD Kaltim dan sejumlah titik lainnya, guna memastikan jalannya demonstrasi tetap tertib hingga usai. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar