BorneoFlash.com, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memberi edukasi matang kepada masyarakat terkait rencana penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk pembelian LPG 3 kilogram bersubsidi.
Ia menegaskan reformasi distribusi subsidi energi harus tepat sasaran dan berpihak pada rakyat kecil. Karena itu, pemerintah perlu melakukan kajian lintas sektor agar kebijakan tidak menimbulkan persoalan teknis maupun sosial.
Puan menilai sistem berbasis NIK dapat meningkatkan akurasi penyaluran, tetapi pemerintah harus melakukan sosialisasi maksimal dan memastikan infrastruktur data terintegrasi dengan DTSEN serta kepemilikan e-KTP bagi penerima berhak.
“Jangan sampai masalah administratif menghambat warga yang benar-benar berhak, termasuk di wilayah 3T,” ujarnya.
Ia memastikan DPR RI siap menjadi mitra kritis pemerintah agar kebijakan berjalan adil, transparan, dan tidak menambah beban masyarakat kecil. (*)
