“Penyusutan ini tidak bisa dilepaskan dari aktivitas manusia, khususnya alih fungsi lahan. Karena itu, diperlukan upaya bersama yang lebih terarah,”jelasnya.
Dalam menjalankan tugasnya, KKMD melibatkan lembaga pemerintah pusat, instansi provinsi, tujuh pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, hingga mitra pembangunan.
Tim ini berfokus pada lima isu prioritas, antara lain penanganan alih fungsi lahan, peningkatan tingkat keberhasilan rehabilitasi yang saat ini baru mencapai 30-40 persen, serta pengembangan sumber mata pencaharian masyarakat berbasis ekosistem mangrove.
Selain itu, KKMD juga mendorong penerapan tambak berkelanjutan, memperkuat kelembagaan perlindungan, serta menargetkan rehabilitasi 101.712 hektare lahan mangrove potensial di Kaltim.
Wagub Seno menekankan bahwa penyelamatan mangrove tidak sebatas pada upaya menanam kembali, melainkan juga melindungi kawasan yang masih ada dari ancaman berkelanjutan.
Ia menilai, keterlibatan perempuan dan masyarakat lokal sangat penting agar upaya pengelolaan lebih inklusif dan berkelanjutan.
“Pengelolaan mangrove bukan hanya untuk mencegah abrasi, tetapi juga membuka peluang melalui pemanfaatan cadangan karbon. Potensi ini dapat kita gunakan dalam skema perdagangan karbon guna mendukung pembangunan daerah,”tegasnya. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar