BorneoFlash.com, LONDON – Sebanyak 59 anggota parlemen dari Partai Buruh Inggris menyerukan pemerintah untuk segera mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan mengambil langkah konkret menghentikan apa yang mereka sebut sebagai “pembersihan etnis” yang terjadi di Gaza. Desakan tersebut dilaporkan The Guardian pada Sabtu (12/7/2025).
Surat terbuka ini diinisiasi oleh kelompok Labour Friends of Palestine and the Middle East, dan ditandatangani oleh anggota parlemen dari spektrum tengah hingga kiri Partai Buruh. Surat tersebut telah dikirimkan kepada Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, pada Kamis sebelumnya.
Dalam surat itu, para legislator menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap rencana Israel yang akan membangun “kota kemanusiaan” berupa tenda-tenda di reruntuhan Rafah, Gaza Selatan. Mereka menilai langkah tersebut sebagai bentuk pemindahan paksa dan penghapusan eksistensi rakyat Palestina.
“Dengan rasa urgensi dan keprihatinan yang mendalam, kami menulis kepada Anda terkait pengumuman kepala pertahanan Israel, Senin lalu, tentang rencananya memindahkan secara paksa seluruh warga sipil Palestina di Gaza ke kamp-kamp di kota Rafah yang telah hancur, tanpa pilihan untuk keluar dari lokasi tersebut,” demikian isi surat tersebut, yang menyebut tindakan ini sebagai bentuk ethnic cleansing.
Selain mendesak pengakuan atas negara Palestina, para anggota parlemen juga menuntut pemerintah Inggris mengembalikan pendanaan kepada UNRWA, mendukung pembebasan sandera, serta memberlakukan blokade perdagangan terhadap produk-produk dari permukiman ilegal Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat.
“Dengan tidak mengakui Palestina sebagai negara, kami justru melemahkan kebijakan kami sendiri tentang solusi dua negara dan menciptakan harapan kelanjutan status quo yang pada akhirnya mengarah pada penghapusan dan aneksasi wilayah Palestina secara efektif,” tegas para legislator.
Hingga saat ini, pemerintahan baru Inggris di bawah Partai Buruh belum secara resmi mengubah kebijakan luar negerinya terkait pengakuan Palestina, dikutip BorneoFlash.com dari halaman Antara News.
Situasi Terkini: Kekerasan dan Aneksasi Terus Berlanjut di Tepi Barat
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Palestina juga mengutuk tindakan kekerasan oleh pemukim ilegal Israel yang menyebabkan dua pemuda Palestina tewas di kota Sinjil, Tepi Barat, Jumat (11/7/2025) malam.
Salah satu korban, Saif al-Din Muslat (23), warga Palestina-Amerika, tewas dipukuli, sementara Mohammed al-Shalabi (23) meninggal akibat luka tembak di dada.
Kementerian menyebut tindakan pemukim ilegal itu sebagai “terorisme negara yang terorganisir” dan menyerukan komunitas internasional untuk mengambil tindakan konkret, termasuk menjatuhkan sanksi kepada pihak-pihak yang mendukung serta melindungi aksi kekerasan ini.
Data dari Komisi Perlawanan terhadap Kolonisasi dan Tembok Palestina menunjukkan bahwa hingga akhir 2024, sekitar 770.000 permukim ilegal telah menempati 180 permukiman dan 256 pos permukiman di Tepi Barat. Dalam paruh pertama 2025 saja, tercatat 2.153 serangan pemukim yang menewaskan empat warga Palestina.
Peringatan ICJ dan Rencana Ekspansi Permukiman
Dalam opini hukumnya pada Juli lalu, Mahkamah Internasional (ICJ) menyatakan bahwa pendudukan Israel atas wilayah Palestina adalah ilegal, serta menyerukan pengosongan seluruh permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
Namun demikian, pemerintah Israel terus memperluas permukiman ilegal, termasuk rencana pembangunan 2.339 unit baru di berbagai wilayah Tepi Barat, termasuk Qalqilya, Ramallah, Yerusalem, dan Bethlehem. Rencana ini dikritik sebagai upaya menciptakan keterhubungan antarpermukiman Yahudi dan memecah-belah desa-desa Palestina menjadi kantong-kantong tertutup (ghetto).
Bencana Kemanusiaan di Gaza: Kelaparan dan Kematian Massal
Di Gaza, penderitaan warga Palestina terus memburuk. Kantor Media Pemerintah Gaza melaporkan bahwa setidaknya 67 anak-anak telah meninggal akibat kelaparan akibat blokade total Israel yang telah berlangsung selama lebih dari 9 bulan sejak Oktober 2023.
Sekitar 1,25 juta warga Gaza, termasuk 650.000 anak balita, kini mengalami kekurangan gizi akut. "Saat ini mesin pembunuh itu bernama kelaparan, bukan lagi bom," ujar pernyataan kantor tersebut. Mereka juga menyebut situasi di Gaza sebagai “hukuman kolektif paling ekstrem dalam sejarah modern.”
Sementara itu, Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) melaporkan bahwa sejak akhir Mei 2025, sedikitnya 798 warga Palestina tewas saat berusaha mengakses bantuan kemanusiaan, termasuk 615 orang yang terbunuh di sekitar pusat distribusi bantuan Yayasan Kemanusiaan Gaza.
Sebanyak 169 organisasi kemanusiaan internasional mendesak agar sistem distribusi bantuan kembali dikelola oleh PBB, menyusul laporan bahwa warga sipil Palestina telah ditembak saat menunggu bantuan makanan. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar