BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program. Mulai dari pembebasan iuran BPJS Kesehatan kelas III hingga seragam sekolah gratis bagi peserta didik baru tingkat PAUD, SD, hingga SMP.
Tak hanya itu, Pemkot juga memberikan subsidi SPP kepada siswa di sekolah swasta sebagai bentuk pemerataan hak pendidikan bagi seluruh anak di Kota Balikpapan.
“Itu semua adalah bagian dari komitmen pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat,” tegas Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, belum lama ini.
Dalam kesempatan itu, Rahmad Mas’ud juga kembali menegaskan pentingnya pendidikan sebagai fondasi masa depan generasi muda. Bahkan, ia menekankan bahwa tidak boleh ada satu pun anak di Balikpapan yang putus sekolah karena alasan ekonomi.
“Anak-anak Balikpapan harus bersekolah. Kalau ada orang tua yang merasa tidak mampu menyekolahkan anaknya, tolong dilaporkan. Anak-anak harus sekolah semua,” tegasnya.
Pemkot pun membuka diri untuk menerima laporan warga terkait kondisi anak yang belum sekolah, dengan harapan dapat segera ditindaklanjuti dan mendapatkan solusi yang tepat.
Salah satu program unggulan yang mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat adalah pembayaran iuran BPJS Kesehatan kelas III bagi peserta PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) secara gratis. Program ini dinilai sangat membantu kelompok masyarakat pekerja informal yang selama ini kerap kesulitan membayar iuran bulanan.
Dengan kebijakan ini, masyarakat Balikpapan tetap dapat memperoleh akses layanan kesehatan yang layak dan merata tanpa terbebani biaya.
Program-program tersebut bukan hanya menjadi bentuk kepedulian, tetapi juga langkah nyata Pemkot Balikpapan untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam akses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
Wali Kota Balikpapan juga mendorong seluruh perangkat daerah dan masyarakat untuk ikut aktif dalam proses pemantauan dan pelaksanaan program. Kesejahteraan kota dapat tercapai jika seluruh elemen terlibat secara kolaboratif. Tentunya, hal ini bukan hanya kerja pemerintah, tapi kerja bersama. Semua harus ikut memastikan bahwa tidak ada warga yang tertinggal. (*)
