BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan memberikan sejumlah catatan kritis terhadap kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar di Gedung Parkir Klandasan,pada Senin (7/7/2025).
Pandangan umum ini disampaikan oleh anggota Fraksi PDIP, Muhammad Najib, sebagai tanggapan atas nota penjelasan Wali Kota Balikpapan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024.
Meski mengapresiasi pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selama 12 tahun berturut-turut, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa tantangan nyata di lapangan belum sepenuhnya tertangani.
“Kami mengapresiasi prestasi WTP, tetapi Pemkot juga harus segera menindaklanjuti sejumlah rekomendasi dari BPK sesuai jadwal rencana aksi. Fraksi kami siap mengawal dalam bentuk pengawasan,” ujar Najib.
Fraksi PDI Perjuangan menyoroti kurangnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak dan retribusi daerah. Ia meminta Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPDRD) untuk lebih agresif menggali potensi penerimaan sesuai regulasi yang berlaku.
Di sektor pendidikan, fraksi menilai kondisi masih memprihatinkan akibat pertumbuhan jumlah siswa yang tidak sebanding dengan jumlah sekolah negeri yang tersedia. Selain sarana prasarana yang terbatas, kekurangan guru juga menjadi sorotan utama.
“Kami meminta wali kota segera memperhatikan persoalan pendidikan, termasuk memperkuat peran sekolah swasta yang selama ini kurang mendapat dukungan,” lanjut Najib.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar