BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan memberikan sejumlah catatan kritis terhadap kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar di Gedung Parkir Klandasan,pada Senin (7/7/2025).
Pandangan umum ini disampaikan oleh anggota Fraksi PDIP, Muhammad Najib, sebagai tanggapan atas nota penjelasan Wali Kota Balikpapan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024.
Meski mengapresiasi pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selama 12 tahun berturut-turut, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa tantangan nyata di lapangan belum sepenuhnya tertangani.
“Kami mengapresiasi prestasi WTP, tetapi Pemkot juga harus segera menindaklanjuti sejumlah rekomendasi dari BPK sesuai jadwal rencana aksi. Fraksi kami siap mengawal dalam bentuk pengawasan,” ujar Najib.
Fraksi PDI Perjuangan menyoroti kurangnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak dan retribusi daerah. Ia meminta Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPDRD) untuk lebih agresif menggali potensi penerimaan sesuai regulasi yang berlaku.
Di sektor pendidikan, fraksi menilai kondisi masih memprihatinkan akibat pertumbuhan jumlah siswa yang tidak sebanding dengan jumlah sekolah negeri yang tersedia. Selain sarana prasarana yang terbatas, kekurangan guru juga menjadi sorotan utama.
“Kami meminta wali kota segera memperhatikan persoalan pendidikan, termasuk memperkuat peran sekolah swasta yang selama ini kurang mendapat dukungan,” lanjut Najib.
Tak kalah penting, ketersediaan air bersih juga menjadi perhatian. Fraksi menilai kinerja Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) perlu perbaikan besar-besaran agar lebih profesional dan transparan. “Kami bahkan sudah mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) PTMB karena persoalan ini cukup serius,” tegasnya.
Dalam bidang infrastruktur, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti masih buruknya sistem drainase dan pemeliharaannya. Genangan air dan banjir di musim penghujan terus menjadi langganan, yang berdampak pada kerusakan jalan dan kenyamanan warga.
“DPU harus memastikan drainase terintegrasi dengan baik, dan dilakukan pemeliharaan rutin agar banjir tidak terus-menerus menghantui warga,” jelas Najib.
Fraksi juga meminta agar nasib tenaga honorer yang telah mengabdi sebelum diberlakukannya Undang-Undang ASN Tahun 2023 tidak diabaikan. Selain itu, peningkatan SDM lokal melalui pelatihan dan pemberdayaan tenaga kerja harus menjadi prioritas dalam pembangunan jangka menengah daerah.
Tak hanya itu, Fraksi PDI Perjuangan mendesak agar perbedaan signifikan antara target dan realisasi anggaran tidak lagi terjadi. Penyesuaian dan proyeksi harus dibuat lebih akurat, agar program pembangunan berjalan efektif dan efisien.
“SILPA besar harus diminimalkan. Jika pun ada, harus digunakan secara produktif untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan warga,” tandasnya.
Secara keseluruhan, Fraksi PDI Perjuangan mendukung program pembangunan pemerintah, namun menekankan pentingnya evaluasi mendalam dan langkah konkret dalam menjawab persoalan riil yang dihadapi masyarakat.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar