BorneoFlash.com, NUSANTARA – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mencatat tonggak sejarah baru dalam transformasi kelembagaan dengan memulai pembangunan fisik secara mandiri untuk pertama kalinya.
Momen penting ini ditandai melalui penandatanganan kontrak tujuh paket pekerjaan pembangunan infrastruktur jalan serta dua paket pengawasan proyek di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), yang dilaksanakan pada Rabu (11/6/2025) di City Hall, Kantor Otorita IKN.
Selain itu, Otorita IKN juga menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan 16 tenant pelopor layanan publik, mempertegas peran OIKN sebagai pelaksana utama pembangunan sekaligus penggerak ekosistem kota cerdas, inklusif, dan berkelanjutan.
Untuk pertama kalinya, Otorita IKN mengeksekusi proyek pembangunan infrastruktur melalui skema tender terbuka dan seleksi. Penandatanganan ini mencakup tujuh paket pekerjaan fisik peningkatan jalan di KIPP 1B–1C sepanjang total 12,2 km dengan nilai kontrak Rp 3,04 triliun, serta dua paket pengawasan senilai Rp 24,5 miliar.
Rincian Sembilan Paket yang Dikontrakkan:
- Peningkatan Jalan Paket A–G di KIPP 1B–1C
- Pengawasan/Supervisi Paket 1 & 2 di lokasi yang sama
Pada kesempatan tersebut, juga ditandatangani PKS dengan tenant dari berbagai sektor yang akan menyediakan layanan publik dan fasilitas sehari-hari di KIPP, antara lain:
- Excelso
- Vending Machine Coca-Cola
- ATM Bank BRI
- Indomaret
- Che’s Coffee
- Waroeng Pojok
- Brada Bakeshop
- Waroeng Nusantara
- D’Penyetz & D’Cendol
- Tomodachi
- Fresh Laundry
- Boss Barbershop
- Salon Mei-Mei
- BNI Banking Café
- Livin’ Lounge by Bank Mandiri
- ATM Bank Danamon
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa tahun 2025 menjadi awal pelaksanaan pembangunan fisik oleh OIKN secara langsung, bersinergi dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
“Ini kontrak single-year yang harus selesai dalam 232 hari kerja. Tidak ada ruang untuk penundaan. Semangat kerja tiga shift yang pernah dilakukan sebelumnya harus kembali dihidupkan. Ini menjadi awal dari rangkaian proyek besar berikutnya seperti pembangunan gedung legislatif, yudikatif, dan infrastruktur penunjangnya,” tegas Basuki.
Ia juga menyampaikan bahwa tambahan 12,2 km jalan baru dengan lebar 40 meter akan segera ditenderkan dan diselesaikan dalam waktu enam bulan untuk mendukung percepatan konektivitas kawasan.
Plt. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN, Danis H. Sumadilaga, menjelaskan bahwa proyek jalan ini merupakan bagian dari Batch 1 tahun anggaran 2025, dan ditargetkan rampung pada Desember 2025.
“Pekerjaan ini membuka akses menuju KIPP 1B dan 1C seluas 6.700 hektare, yang akan difungsikan untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan fasilitas kota berkonsep mixed-use. Ini akan menjadi pemicu bagi masuknya investasi baru dan mempercepat pertumbuhan kawasan IKN,” ujarnya.
Hadirnya para investor dan mitra swasta menunjukkan keyakinan bahwa pembangunan IKN tidak hanya berlanjut, tetapi juga dipercepat melalui pendekatan kolaboratif dan tata kelola modern.
Penandatanganan kontrak dan PKS ini bukan sekadar tahapan administratif, melainkan simbol pergeseran paradigma pembangunan: dari membangun infrastruktur dasar menjadi menciptakan kota yang produktif, layak huni, dan manusiawi.
Dengan semakin masifnya pembangunan dan meningkatnya minat investasi, Otorita IKN menegaskan komitmennya terhadap prinsip transparansi, inovasi, dan keberlanjutan—menjadikan IKN sebagai simbol reformasi kelembagaan, pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan representasi Indonesia masa depan yang berdaya saing global. (*/Humas Otorita IKN)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar