Usulan ini disampaikan langsung kepada pejabat Kementerian Sosial dalam pertemuan resmi di Balai Kota. "Kami ingin lebih banyak anak dari keluarga tidak mampu bisa merasakan pendidikan yang layak sejak awal,"jelasnya.
Terkait lokasi alternatif, Pemkot juga sempat mempertimbangkan beberapa opsi lain, termasuk penggunaan gedung bekas sekolah negeri. Namun karena kendala teknis dan keberatan dari sejumlah pihak, opsi tersebut tidak dilanjutkan.
Kini, BPMP dinilai menjadi pilihan paling rasional sambil menunggu proses pembangunan fasilitas permanen di lahan seluas tujuh hektare yang telah disiapkan.
Andi Harun menekankan bahwa pendekatan kolaboratif menjadi kunci agar program ini bisa berjalan tanpa hambatan.
“Bukan soal siapa yang benar atau salah. Fokus kami adalah memastikan program ini bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,”tegasnya.
Dengan kesiapan administratif, dukungan lintas instansi, serta semangat untuk memperluas cakupan penerima manfaat, Pemkot Samarinda berharap pelaksanaan tahap awal Sekolah Rakyat bisa dimulai secepatnya.
Kini, semuanya bergantung pada kecepatan proses persetujuan penggunaan aset yang menjadi titik tumpu pelaksanaan program dalam waktu dekat. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar