BorneoFlash.com, SAMARINDA - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menunjukkan komitmen serius dalam mendukung program nasional Sekolah Rakyat (SR), sebuah inisiatif yang menyasar akses pendidikan bagi keluarga prasejahtera.
Namun, di tengah semangat tinggi tersebut, tantangan terkait pemanfaatan aset negara menjadi salah satu perhatian utama yang perlu segera dituntaskan.
Salah satu isu krusial yang tengah dikoordinasikan adalah rencana penggunaan Gedung Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kaltim sebagai lokasi sementara operasional sekolah.
Meski secara teknis dianggap layak, pemanfaatan gedung tersebut masih menunggu persetujuan dari Kementerian Pendidikan, mengingat status kepemilikannya yang berada di bawah otoritas pemerintah pusat.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa pihaknya siap menjalankan seluruh prosedur dan memenuhi berbagai persyaratan yang diajukan kementerian terkait.
Ia bahkan menyatakan keyakinan tinggi bahwa implementasi program SR di Samarinda sudah berada di jalur yang tepat.
“Kami sangat siap, tinggal menunggu lampu hijau administratif dari pusat,”ujarnya.
Optimisme tersebut turut diperkuat oleh sinyal positif dari Kementerian Sosial yang telah menetapkan Samarinda sebagai salah satu kota pelaksana program.
Kementerian tersebut, melalui kunjungan perwakilannya beberapa waktu lalu, disebut telah memberikan respon baik terhadap usulan lokasi sementara dan penambahan kapasitas peserta didik.
Menurut Andi Harun, Pemkot tidak hanya menyiapkan sarana, tetapi juga mengajukan penambahan kuota siswa dari semula 100 menjadi 200 orang.
Usulan ini disampaikan langsung kepada pejabat Kementerian Sosial dalam pertemuan resmi di Balai Kota. "Kami ingin lebih banyak anak dari keluarga tidak mampu bisa merasakan pendidikan yang layak sejak awal,"jelasnya.
Terkait lokasi alternatif, Pemkot juga sempat mempertimbangkan beberapa opsi lain, termasuk penggunaan gedung bekas sekolah negeri. Namun karena kendala teknis dan keberatan dari sejumlah pihak, opsi tersebut tidak dilanjutkan.
Kini, BPMP dinilai menjadi pilihan paling rasional sambil menunggu proses pembangunan fasilitas permanen di lahan seluas tujuh hektare yang telah disiapkan.
Andi Harun menekankan bahwa pendekatan kolaboratif menjadi kunci agar program ini bisa berjalan tanpa hambatan.
“Bukan soal siapa yang benar atau salah. Fokus kami adalah memastikan program ini bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,”tegasnya.
Dengan kesiapan administratif, dukungan lintas instansi, serta semangat untuk memperluas cakupan penerima manfaat, Pemkot Samarinda berharap pelaksanaan tahap awal Sekolah Rakyat bisa dimulai secepatnya.
Kini, semuanya bergantung pada kecepatan proses persetujuan penggunaan aset yang menjadi titik tumpu pelaksanaan program dalam waktu dekat. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar