Mereka juga mendorong pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai alat hukum untuk menindak pelaku kejahatan ekonomi.
Selain persoalan ketenagakerjaan, aksi ini juga menyoroti isu kedaulatan ekonomi nasional.
Para demonstran menuntut pembatalan Undang-Undang TNI yang dianggap bertentangan dengan semangat reformasi, serta mendesak penindakan terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja secara massal tanpa prosedur yang sah.
Mereka juga menyerukan pelaksanaan reforma agraria yang sejati, pembangunan industri nasional, nasionalisasi aset-aset strategis, renegosiasi utang luar negeri, serta perlindungan hak-hak dasar warga negara, seperti kebebasan berpendapat, akses pendidikan gratis dan inklusif, serta penghentian praktik penggusuran dan perampasan ruang hidup masyarakat.
Salah satu hal yang mencolok dalam aksi ini adalah kehadiran dapur umum yang diinisiasi oleh para relawan.
Dapur tersebut menyediakan makanan gratis bagi peserta aksi maupun masyarakat sekitar yang melintas.
Inisiatif ini tidak hanya mencerminkan semangat solidaritas, tetapi juga menunjukkan bahwa gerakan rakyat turut menjawab kebutuhan konkret masyarakat di tengah kondisi krisis.
