BorneoFlash.com, SAMARINDA – Puluhan warga dari berbagai latar belakang—termasuk mahasiswa, pedagang, dan pekerja serta jurnalis—turut ambil bagian dalam aksi peringatan Hari Buruh Internasional yang digelar di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), pada Kamis, (1/5/2025).
Aksi tersebut menjadi wadah penyampaian puluhan tuntutan yang mencerminkan krisis struktural dalam sektor ketenagakerjaan dan persoalan mendasar dalam arah pembangunan nasional.
Salah satu poin utama yang disuarakan massa adalah desakan untuk mencabut Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, yang dianggap sebagai bentuk liberalisasi tenaga kerja.
Mereka juga menuntut dihapusnya sistem kerja kontrak dan outsourcing, yang dinilai menciptakan ketidakpastian serta memperparah ketimpangan bagi kaum pekerja.
Di samping itu, massa menolak penerapan sistem upah murah, menuntut pemberlakuan upah layak secara nasional, serta menyerukan penghentian praktik pemberangusan serikat pekerja dan kekerasan seksual di lingkungan kerja.
Dalam ranah legislasi, para peserta aksi mengkritisi stagnasi politik yang menyebabkan lambannya pembahasan sejumlah rancangan undang-undang yang berpihak kepada kelompok rentan.
Beberapa di antaranya adalah RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), RUU Masyarakat Adat, serta rancangan undang-undang perlindungan buruh yang dirancang oleh serikat pekerja.
Mereka juga mendorong pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai alat hukum untuk menindak pelaku kejahatan ekonomi.
Selain persoalan ketenagakerjaan, aksi ini juga menyoroti isu kedaulatan ekonomi nasional.
Para demonstran menuntut pembatalan Undang-Undang TNI yang dianggap bertentangan dengan semangat reformasi, serta mendesak penindakan terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja secara massal tanpa prosedur yang sah.
Mereka juga menyerukan pelaksanaan reforma agraria yang sejati, pembangunan industri nasional, nasionalisasi aset-aset strategis, renegosiasi utang luar negeri, serta perlindungan hak-hak dasar warga negara, seperti kebebasan berpendapat, akses pendidikan gratis dan inklusif, serta penghentian praktik penggusuran dan perampasan ruang hidup masyarakat.
Salah satu hal yang mencolok dalam aksi ini adalah kehadiran dapur umum yang diinisiasi oleh para relawan.
Dapur tersebut menyediakan makanan gratis bagi peserta aksi maupun masyarakat sekitar yang melintas.
Inisiatif ini tidak hanya mencerminkan semangat solidaritas, tetapi juga menunjukkan bahwa gerakan rakyat turut menjawab kebutuhan konkret masyarakat di tengah kondisi krisis.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar