BorneoFlash.com, SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, menyampaikan dorongan untuk peningkatan kualitas layanan keimigrasian di Samarinda melalui usulan relokasi kantor dan penguatan kelembagaan.
Pernyataan tersebut ia sampaikan saat mendampingi kunjungan kerja Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda, Jumat (25/4/2025).
Dalam peninjauannya, Gubernur menyoroti keterbatasan fasilitas fisik yang dinilai tidak lagi sesuai dengan kebutuhan pelayanan masyarakat yang semakin meningkat.
“Setiap hari rata-rata terdapat 100 pemohon layanan, namun kapasitas ruang tunggu hanya mencukupi untuk sekitar 40 hingga 45 orang. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri dalam memberikan pelayanan yang nyaman dan efisien,” ujarnya.
Ia juga mencatat bahwa keterbatasan lahan parkir dan lokasi kantor yang rawan banjir menjadi kendala serius yang memerlukan solusi jangka panjang.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim telah mengidentifikasi empat opsi lokasi alternatif untuk relokasi, yaitu kawasan Lembuswana, Ringroad, eks Bandara Temindung, serta kawasan Mesra.
“Alternatif lokasi ini akan kami telaah secara teknis bersama pihak-pihak terkait agar dapat dipilih yang paling sesuai dan representatif,” jelasnya.
Selain relokasi, Rudy Mas’ud mengusulkan peningkatan status Kantor Imigrasi Samarinda menjadi kantor kelas khusus.
Menurutnya, Samarinda sebagai pintu gerbang Kalimantan Timur dan daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) membutuhkan sarana imigrasi yang lebih modern dan responsif terhadap dinamika mobilitas penduduk.
“Kita harus mempersiapkan diri menghadapi arus pergerakan masyarakat dari dan menuju Kalimantan Timur, baik domestik maupun internasional. Kantor Imigrasi harus tampil sebagai wajah pelayanan publik yang unggul dan profesional,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penguatan fasilitas imigrasi tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta pertumbuhan ekonomi dari sektor lintas negara.
“Pelayanan yang berkualitas akan mendukung pengelolaan tenaga kerja asing dan kunjungan wisatawan dengan lebih optimal. Ini membuka peluang ekonomi yang luas, baik untuk daerah maupun secara nasional,” imbuhnya.
Untuk mendukung rencana tersebut, Pemprov Kaltim berkomitmen membangun sinergi lintas lembaga guna memastikan kelancaran proses perencanaan dan pelaksanaan.
“Kami akan melanjutkan pembahasan teknis bersama organisasi perangkat daerah dan DPRD Kaltim agar aspek kebijakan dan dukungan anggaran dapat terintegrasi secara baik,” tutupnya. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar