BorneoFlash.com, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) akan memulai tahap awal program bantuan pembebasan biaya administrasi untuk 1.000 unit rumah yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Program ini rencananya akan diluncurkan pada bulan Mei mendatang.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) Provinsi Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari Program Gratis Pol yang ditujukan untuk meringankan beban biaya awal bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah.
"Program ini bertujuan untuk menghapus beban biaya administrasi yang biasanya harus ditanggung oleh masyarakat, seperti biaya notaris maupun biaya provisi dari bank," ungkap Firnanda.
Ia menambahkan bahwa pemerintah provinsi akan menanggung biaya administrasi tersebut hingga maksimal Rp10 juta untuk setiap unit hunian.
Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan tahap awal program ini diperkirakan mendekati Rp10 miliar, dan seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim.
Menurut Firnanda, program ini juga bekerja sama dengan pihak perbankan sebagai mitra pembiayaan. Calon penerima bantuan harus memenuhi sejumlah syarat, terutama kelayakan finansial untuk memperoleh pembiayaan dari bank.
"Sepanjang pihak bank menyatakan bahwa calon penerima memenuhi syarat untuk mengakses kredit pemilikan rumah, maka biaya administrasi akan ditanggung oleh pemerintah provinsi," jelasnya.
Kriteria penerima bantuan, lanjut Firnanda, mencakup MBR dengan penghasilan maksimal Rp8 juta per bulan bagi yang telah menikah, dan Rp7 juta per bulan untuk yang masih lajang.
Di samping itu, calon penerima juga belum pernah memiliki rumah dan harus dinyatakan layak oleh perbankan untuk melunasi cicilan rumah di masa mendatang.
"Yang bersangkutan tidak boleh memiliki rumah sebelumnya, dan harus menunjukkan kemampuan finansial yang memadai menurut penilaian bank," imbuhnya.
Dengan adanya bantuan ini, diharapkan masyarakat berpenghasilan rendah di Kalimantan Timur dapat lebih mudah mewujudkan impian memiliki tempat tinggal yang layak tanpa harus dibebani biaya administrasi di awal proses kepemilikan.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar