“Kami telah menjadwalkan pertemuan dengan Dinas PUPR pada 10 Maret mendatang,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa agenda tersebut akan membahas berbagai persoalan, termasuk anggaran pembangunan di instansi terkait.
“Kami akan membahas seluruh aspek, mulai dari perencanaan hingga evaluasi proyek yang telah berjalan dan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025,” lanjutnya.
Deni berharap melalui RDP ini, permasalahan upah pekerja Teras Samarinda dapat segera terselesaikan.
Ia menjelaskan bahwa sebelumnya isu ini ditangani oleh Komisi IV DPRD Samarinda bersama Dinas Ketenagakerjaan, mengingat persoalan ini berkaitan dengan hak tenaga kerja.
Komisi III baru terlibat dalam audiensi terakhir yang berlangsung dalam suasana panas.
Dalam audiensi tersebut, diketahui bahwa Kepala Dinas PUPR tidak pernah hadir meskipun telah diundang beberapa kali.
Selain memanggil Dinas PUPR, Komisi III DPRD Samarinda juga telah mengirim surat kepada Wali Kota Andi Harun untuk meminta kejelasan mengenai permasalahan ini.
Mereka juga berharap Kepala Dinas PUPR dapat hadir langsung dalam RDP pada 10 Maret mendatang.
“Kami tidak ingin hanya menerima perwakilan yang memberikan jawaban tanpa kepastian. Selain itu, hal ini juga berkaitan erat dengan pengelolaan anggaran di Dinas PUPR. Kami berharap pertemuan ini dapat membahas berbagai aspek yang penting demi pembangunan Kota Samarinda ke depan,” tutupnya.
