BorneoFlash.com, SAMARINDA - Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, menggelar konferensi pers di Balai Kota pada Senin (24/2/2025) sore, menyampaikan pandangannya terkait berbagai program prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
Dalam kesempatan tersebut, Saefuddin menyampaikan bahwa dirinya masih dalam tahap awal beradaptasi dengan pemerintahan daerah.
Meskipun telah lama berdomisili di Samarinda, ia menilai bahwa program-program yang telah berjalan sejauh ini telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Beberapa program utama, seperti pengendalian banjir dan pembangunan infrastruktur, menurutnya, harus segera direalisasikan untuk meningkatkan kualitas hidup warga.
"Sebagai wakil wali kota, tentu saya harus selaras dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh wali kota. Oleh karena itu, program-program prioritas yang telah dirancang akan tetap menjadi fokus utama saya," ujarnya.
Menanggapi pertanyaan mengenai rencana kerja dalam 100 hari pertama bersama Wali Kota Andi Harun, Saefuddin menegaskan bahwa pengendalian banjir akan menjadi prioritas utama.
"Pembangunan infrastruktur yang kokoh menjadi perhatian utama kami. Program-program prioritas ini tetap sejalan dengan visi yang kami sampaikan saat kampanye. Saya yakin, tujuan kami tetap sama," tegasnya.
Selain infrastruktur, penataan kota juga menjadi fokus Saefuddin. Ia menyampaikan pesan yang diterimanya dari Presiden RI, Prabowo Subianto, saat pelantikan, yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mengimplementasikan kebijakan nasional hingga ke tingkat daerah.
Selain itu, ia juga menggarisbawahi pesan penting mengenai pelayanan publik.
Menurutnya, seorang pemimpin daerah harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan memastikan pelayanan yang optimal selama masa jabatannya hingga tahun 2030.
Salah satu program nasional yang menjadi perhatian Saefuddin adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang saat ini telah diujicobakan di satu sekolah di Kecamatan Samarinda Utara.
Namun, ia mengakui bahwa implementasi program ini secara menyeluruh masih menunggu kepastian lebih lanjut dari pemerintah pusat.
"Program ini merupakan kebijakan nasional, dan kami di daerah mengikuti arahan yang diberikan. Saat ini, kami masih menunggu kejelasan lebih lanjut, mengingat kepala daerah juga tengah menjalani kegiatan retret. Sementara itu, program yang telah berjalan masih dalam tahap percontohan dan evaluasi," pungkasnya.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar