Kejaksaan Agung Tekankan Pengawasan Ketat RKAB Perusahaan Batu Bara

Nasional 24 November 2024 Penulis: Wahyuddin Nurhidayat Editor: Ardiansyah

Direktur Kamnegtibum dan TPUL Agus Sahat. Foto : Muhamad Sabki

BorneoFlash.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung menekankan pentingnya pengawasan terhadap penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan batu bara. Banyak perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang mengurus RKAB meskipun cadangan tambangnya sudah habis. Direktur Tindak Pidana Keamanan Negara dan Ketertiban Umum pada Jampidum, Agus Sahat, mengatakan perusahaan memanfaatkan masa aktif IUP untuk mengurus RKAB meski tambang sudah kosong. "Hal ini membuka peluang penyimpangan dan penerbitan dokumen bermasalah," ujarnya, Rabu (20/11/2024). Agus mendukung penuh pembentukan Direktorat Penegakan Hukum (Gakkum) oleh Kementerian ESDM untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di sektor pertambangan. (*)

Tags: BorneoFlash.com ESDM Kejaksaan Agung Penegakan Hukum Izin Usaha Pertambangan BorneoFlash Keamanan Negara Pengawasan Pertambangan RKAB Bermasalah IUP Batu Bara Hukum Pertambangan Cadangan Tambang Tambang Kosong Gakkum ESDM Tindak Pidana Pertambangan Penyimpangan Tambang Penegakan Hukum Pertambangan