BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Untuk menyempurnakan program smart city, Dewan Smart City Kota Balikpapan melaksanakan Rapat Kerja Dewan Tim Pelaksana dan Forum Smart City, dengan menghadirkan berbagai pihak, seperti Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Akademisi, Perumda, Perwakilan Media, Tokoh Pemuda Balikpapan dan lainnya.
Ini sebagai bentuk upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan dalam menyempurnakan program terkait enam dimensi Smart City, yang meliputi Smart Governance, Smart Branding, Smart Environment, Smart Living, Smart Society, dan Smart Economy.
Kepala Bappeda Litbang Kota Balikpapan, Murni mengatakan, beberapa pihak menyampaikan pendapat terkait Smart City. Diantaranya, suara masyarakat melalui layanan Klik Balikpapan.
“Ini berupa portal yang hanya butuh satu kali klik bisa mengakses semua informasi. Dengan layanan satu kali klik, untuk semua informasi, diharapkan masyarakat bisa lebih mudah mengakses beragam informasi terkait Pemerintah Kota Balikpapan,” jelasnya.
Untuk Klik Balikpapan, menyediakan berbagai informasi mulai dari pariwisata hingga sistem kesehatan. Selanjutnya mengembangkan digitalisasinya.
“Smart City bukan hanya persoalan digitalisasi, tetapi bagaimana agar masyarakat Balikpapan menjadi warga yang cerdas pada penerapan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam penerapan dimensi Smart Environment tentang sampah atau pelaksanaan aturan tertentu,” jelas Murni.
Terdapat pula layanan tanggapan masyarakat, yang menjadi perhatian, karena layanan tanggapan tersebut diatur oleh Pemerintah Pusat. Meskipun, Pemkot Balikpapan telah memiliki sistem layanan seperti Si Tanggap, yang merupakan program Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan. “Ini dipertimbangkan untuk kembali diaktifkan,” ujarnya.
Dalam pelaksanaan Smart City Kota Balikpapan, pihaknya juga mendapatkan evaluasi dari sejumlah ahli, bahwa penerapan Smart City dianggap sudah meningkat dan baik untuk kemajuan Kota Balikpapan.
Walaupun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, seperti halnya Balikpapan masih dianggap kurang dalam hal rincian sasaran satu program, termasuk dampak ekonomi program tersebut.
“Masih kurang terperinci. Saya sampaikan semua harus lebih detail lagi. Dengan begitu nilai kita akan meningkat. Yang terpenting ada keterlibatan pentahelix,” katanya.
Plt Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) Kota Balikpapan, Farid Rizal menyampaikan, bahwa DPPR mempunyai program Smart Government yang berkaitan dengan pelayanan publik.
Program ini berorientasi pada pelayanan geospasial, yakniOne Map One Data yang sudah bisa diakses oleh investor maupun masyarakat umum, ketika akan melakukan investasi terhadap pola ruang atau struktur ruang,
Disamping itu, program terbaru sudah dilakukan pengembangan berupa Keterangan Rencana Kota (KRK) online sebagai salah satu syarat untuk mengajukan persetujuan bangunan gedung.
“Kami modifikasi, sehingga persyaratan yang tadinya ada 10 menjadi 5 saja. Intinya adalah untuk memudahkan masyarakat untuk memperoleh KRK,” ungkapnya.
Kegiatan ini sebagai sarana positif untuk evaluasi berbagai hal yang telah dan akan dilaksanakan. Begitu juga, memacu para OPD untuk berinovasi, berkreasi, dalam melaksanakan salah satu dari berbagai dimensi Smart City. (Adv)
