“Kami yakin bahwa kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk IPB, akan membantu kami dalam menghasilkan data yang akurat dan relevan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Kaltim,” tambah Pj Gubernur Akmal Malik.
Dituturkan pria asal Sumatera Barat ini, DDP menjadi pondasi yang harus kuat dan anyar karena dibutuhkan sebagai dasar perencanaan pembangunan. Data yang akurat tentang kondisi desa atau kelurahan merupakan dasar yang diperlukan dalam perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Kemudian, dengan memiliki data yang presisi pula, pemerintah dan lembaga terkait dapat menyelenggarakan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, begitu pula untuk pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan.
“Data yang presisi memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dan berbasis bukti dalam mengalokasikan sumber daya dan merancang kebijakan,” imbuhnya lagi.
Secara keseluruhan, Data Desa Presisi menjadi pondasi karena memberikan informasi yang kritis dan terukur untuk mendukung upaya pembangunan yang inklusif, berkelanjutan dan berbasis bukti di tingkat desa atau kelurahan.
Kegiatan ini pun, diharapkan sebagai tindak lanjut untuk terus menegaskan komitmen dalam menggunakan data yang akurat dan terkini dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. (*/diskominfo.kaltimprov.go.id)
