BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Di tahun 2024, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan terus menjalankan program iuran gratis BPJS Kesehatan kelas 3 dengan kategori peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP).
Program prioritas Wali Kota Balikpapan tetap berlanjut pada 2024. Terkait hal ini yang bertugas melakukan pemutakhiran data peserta setiap bulan dan memastikan peserta penerima bantuan benar-benar sesuai dengan persyaratan, adalah Dinas Sosial Balikpapan.
Kepala Dinas Sosial Kota Balikpapan, Edy Gunawan mengatakan data penerima bantuan kesehatan setiap bulan selalu berubah. Bahkan, penerima bantuan program Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan ini setiap bulan terus bertambah.
"Bulan ini saja ada 1.000 orang lebih yang baru mendaftar, untuk mendapat bantuan. Kan dia tiap bulan dilaporkan pemohonnya. Kami akan sesuaikan dengan kondisi di lapangan lagi. Apa memang layak mendapat bantuan atau tidak,” terangnya.
Edy mengatakan ada tenaga PSM bertugas untuk mendata keluarga yang tidak mampu, seperti hal peserta BPJS Kesehatan sebelumnya mampu di BPJS Kesehatan kelas 1 dan 2, karena ada sesuatu hal sehingga berubah tidak mampu dan turun menjadi kelas 3.
"Kita tanya apa betul pendaftar ini mampu atau tidak. Proses pendaftaran bisa melalui kelurahan maupun kecamatan atau dia nelpon ke kita tapi kita koordinasi dulu. Sesuai aturan dengan syarat yakni pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja," ungkapnya.
Pemkot Balikpapan memberikan bantuan dengan besaran Rp 37.800 per jiwa per bulan, sejak kepemimpinan Wali Kota Balikpapan, H Rahmad Mas'ud.
Jika dilihat tahun 2020, sebelum ada program kesehatan gratis peserta penerima manfaat PBPU dan BP meningkat, berjumlah 17.904 jiwa atau total anggaran Rp 8,8 miliar.
Pada tahun 2021 menjadi 160.194 jiwa dengan dana Rp 55,5 miliar. Kemudian, tahun 2022 jumlah peserta sebanyak 189.827 jiwa atau Rp 88,6 miliar dan tahun 2023 sebanyak 196.842 atau Rp 96,8 Miliar. "Terus bertambah," ucapnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan dr Andi Sri Juliarty mengatakan, program prioritas Wali Kota Balikpapan tetap berlanjut di tahun 2024.
"Program ini setiap tahun terus dievaluasi, supaya dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat. Anggaran sudah tersedia. Tahun depan sekitar Rp 94 miliar," sebutnya.
Program prioritas Wali Kota Balikpapan terus dikawal dan hingga saat ini berjalan dengan baik. "Pemanfaatan BPJS juga semakin meningkat, sudah sampai 99,9 persen. Semakin banyak yang memanfaatkan, keluhan masyarakat juga berkurang," ujarnya.
Hampir seluruh penduduk di Kota Balikpapan sudah mempunyai BPJS Kesehatan. Apabila masyarakat Kota mempunyai keluhan terkait pelayanan BPJS Kesehatan, bisa disampaikan melalui hotline JKN online, Care Center, CHIKA, loket BPJS di rumah sakit. "Semua bisa dimanfaatkan untuk komunikasi dengan BPJS," pungkasnya.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar