Ia meminta kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti terkait hal ini, sehingga tidak merugikan masyarakat. "Apapun bentuknya pasti larinya ke pemerintah walaupun pemerintah ini bukan yang menyuplai elpiji. Kita hanya mengatur jangan sampai warga merasa tidak ada ketidakadilan atau susah mendapatkan gas subsidi ini," jelasnya.
Disamping itu, ia meminta penambahan kuota elpiji 3 kilogram untuk kedepannya, karena tahun sebelumnya dengan saat ini tentunya berbeda. Apalagi dengan adanya pemindahan Ibu Kota Negara di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang berdampak dengan penambahan jumlah penduduk di Kota Balikpapan.
"Dulu mungkin pemakaian rata-rata 800 atau 1000 sekarang dengan jumlah penduduk yang banyak dan kuliner juga berkembang apalagi pasca Pandemi dan IKN, Balikpapan menjadi sentral orang berkumpul pasti mengalami kekurangan," katanya.
Rahmad juga menegaskan kepada para pedagang yang mampu atau orang yang mampu untuk tidak menggunakan elpiji 3 kilogram atau elpiji bersubsidi, karena elpiji ini diperuntukkan warga yang memiliki ekonomi ke bawah atau pedagang ke bawah.
"Kami minta orang mampu dan restoran harus tau diri dan paham karena telah melakukan pelanggaran dan mengambil hak orang," sebutnya.
Dirinya sebagai Wali Kota sudah mengingatkan kepada warga dan pengusaha untuk tidak melakukan hal itu, sehingga jika ada ditemukan pelanggaran dan ditindak tidak menyalahkan pemerintah. Pasalnya, kenaikan harga elpiji dikarenakan ada kebutuhan dan permintaan yang diperlukan.
"Harusnya jatahnya satu trus ngambil 10, karena orang perlu terus dinaikkan harganya, itu termasuk penimbunan dan tindak pidana juga," pungkasnya.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar