Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam mengatakan, polemik ini telah lama bergulir namun hingga saat ini belum menemukan solusi.
“Sebenarnya sudah beberapa kali kami RDP kan di kantor, pada dasarnya pihak BPK tidak melarang tapi tidak juga mengiyakan, kalau misalnya sesuai dengan regulasi dan terkhusus bila ada perwali yang membackup maka aset yang dimiliki pemerintah kota Bontang bisa saja di take over kepada pensiunan yang menempati pada saat masih bertugas”, ucapnya.
Meski begitu, Komisi II DPRD meminta bagian aset dan inspektorat untuk mencarikan solusi terhadap penggunaan 16 rumah yang hingga kini masih menggantung.
“Komisi II memperjuangkan untuk mencari solusi, tapi memang selama ini mentok di aset,” kata Rustam.
Saat dikonfirmasi, Kasubdit Penggunaan dan Pemanfaatan BMD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bontang, Isna menuturkan, berdasarkan UU 47 tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten/kota secara otomatis aset berpindah, hanya saja belum ditentukan rumah tersebut masuk dalam golongan berapa.
“Sesuai UU 47 itu, secara otomatis juga (aset) berpindah. Sudah tercatat, hanya saja seharusnya dulu pemerintah kota Bontang menetapkan masuk dalam golongan 3,” jelasnya.
Ditambahkan Asisten II Pemkot Bontang. Lukman, pihak pemerintah Kota Bontang akan berupaya mencari solusi terbaik, namun tetap mengikuti aturan yang berlaku.
“Tentu dalam mengambil kebijakan harus sesuai aturan, teman – teman aset juga sudah sampai ke Mendagri. Intinya kita cari solusi terbaik untuk semua pihak”, kata Lukman.
