Wahju menjelaskan, tanpa berbagai upaya yang telah ditempuh oleh PHM, produksi migas WK Mahakam akan turun sebesar 50 persen. Hal ini tentu akan berimbas pada berbagai aspek. Salah satunya, dengan ketiadaan gas feed, Kilang Bontang tidak akan mampu beroperasi lagi di tahun 2025.
“Dengan pemberian insentif, PHM mampu menyusun program kerja yang dapat memberikan peningkatan total produksi dan memperpanjang lifetime WK Mahakam. Selain itu, pemberian insentif memberikan waktu untuk mengembangkan hasil eksplorasi, contohnya Discovery Manpatu pada tahun 2022,” pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, H. Dony Maryadi Oekon, S.T. menyampaikan bahwa di tengah proses transisi energi yang sedang berlangsung, migas masih memiliki peran yang esensial. Migas terus dibutuhkan sebagai sumber energi dan bahan baku untuk berbagai industri. "Tantangannya adalah untuk mencapai lifting yang ditargetkan, hal ini tidak mudah,” ujar Dony.
Selain itu menurut Dony, tantangan lain yang dihadapi usaha hulu migas Indonesia saat ini adalah minimnya investor dalam beberapa tahun terakhir.
“Saat ini banyak pihak investor yang tidak mau menanam investasinya di Indonesia. Ini yang kemudian menjadi bahasan di Komisi VII DPR RI untuk segera menyelesaikan UU Migas. Diharapkan para investor atau kontraktor lain akan kembali berinvestasi di Indonesia,” tandasnya.
Melalui kunjungan kerja ini Dony berharap Timnya dapat memperoleh informasi yang komprehensif terkait kondisi terkini WK Mahakam yang akan ditindaklanjuti dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama mitra-mitra terkait sesuai dengan fungsinya.
Lamhot Sinaga dari Fraksi PDIP turut menyampaikan pendapatnya terkait insentif migas. Menurutnya, melalui pemberian insentif migas, produksi menjadi lebih atraktif dan rebound.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar