Komisi IV DPRD Balikpapan menegaskan agar kejadian ini tidak terulang lagi walaupun kartu jaminan kesehatan tidak dapat digunakan.
"Layani dulu, supaya tidak ada nyawa melayang karena tidak menerima pelayanan semestinya. Setiap rumah sakit baik swasta maupun pemerintah ditolong dulu. Jangan sampai ditolak karena tidak membayar kepada pihak rumah sakit," serunya.
Sementara itu Direktur RSPB, M Noor Khairuddin mengatakan setiap rumah sakit sudah mempunyai SOP terkait pasien kegawatdaruratan. Sama hal di RSPB, kegawatdaruratan pasti ditangani terlebih dahulu tanpa melihat status, pasti menangani kegawatdaruratan.
"Hanya yang menjadi kendala ini pasien datang dalam kondisi jelek, sehingga saat ditransfer ke ruangan pun tidak bisa apalagi di rumah sakit lain. Jadi kita lakukan stabilitasi di IGD dan saat stabilitasi ternyata terjadi penghentian jantung," ujarnya.
Memang pendarahan di otak pasien itu luas, sehingga itulah yang menyebabkan kondisi drop. "Pasien tidak sempat kita pindahkan ke ruangan," imbuhnya.
Terkait pembiayaan Rp 10 juta, sebenarnya prosedur belakang bukan harus dibayar di depan. "Tidak ada disini. Pasien ini datang dengan bukan peserta BPJS. Dia katakan kalau malam itu sudah datang ke rumah sakit umum daerah beriman jika kartu BPJS itu tidak bisa di pakai dan datang kemari sebagai pasien mandiri," jelasnya.
Sebenarnya piutang masyarakat yangtidak bisa membayar itu juga banyak di RSPB yang pada akhirnya juga diputihkan saja.
"Ini hanya masalah prosedur, status yang perlu di perjelas. Saya kira bagus yang disampaikan anggota dewan jika komunikasi lebih erat, koordinasi dilakukan lebih intens, pelayanan dilakukan terlebih dulu, masalah yang lain belakangan," ucapnya.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar