BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Untuk mewujudkan Balikpapan menjadi kota layak anak, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan terus menggencarkan dengan berbagai upaya, salah satunya dengan mengajak awak media Kota Balikpapan.
Dalam kesempatan itu, Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Kosyim, mengatakan kegiatan ini mengajak awak media untuk mensosialisasikan Balikpapan sebagai Kota layak anak.
Pasalnya, berdasarkan hasil data yang diperoleh, kasus kekerasan terhadap anak di Kota Balikpapan sebanyak 52 kasus hingga tanggal 7 Desember 2022. Terbesar adalah kasus pelecehan seksual, sebanyak 43 kasus.
Memang banyak faktor yang menyebabkan kasus kekerasan seksual ini terjadi, diantaranya faktor internal keluarga, sekolah, karena tidak ada edukasi supaya anak berkelakuan dengan baik. Kemudian faktor eksternal apabila anak masih dibiarkan untuk bermain HP tanpa adanya batasan.
"Anak itu menggunakan hp harus dibatasi waktunya dan didampingi. Nah ini yang tidak dilakukan," ujarnya kepada awak media di Ballroom Hotel Grand Senyiur, Rabu (7/12/2022).
Untuk itu, perlunya seluruh pihak baik dari lembaga pemerintah, swasta, masyarakat termasuk media massa bersinergi untuk memberikan perlindungan terhadap anak.
Salah satunya dengan pemenuhan hak anak bermain anak perlu ditingkatkan, agar anak tidak hanya bermain game tetapi bisa berinteraksi langsung dengan temannya, hal ini untuk menambah kepekaan anak terhadap lingkungannya.
Sedangkan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Balikpapan, Adamin Siregar mengundang para media untuk berdiskusi dalam mewujudkan Balikpapan sebagai Kota layak anak.
Sebenarnya semuanya ini kembali pada masing-masing keluarga, khususnya orang tua untuk memberikan perlindungan kepada anak di sekitar lingkungan rumah masing-masing. Meskipun demikian, perlindungan anak tetap dilakukan walaupun anak itu bukan anak sendiri.
"Tidak mesti hanya pada anak kita sendiri melainkan anak yang lain juga kita lindungi, salah satunya terkait dengan kekerasan. Jika menemukan hal-hal di masyarakat dapat disampaikan kepada DP3AKB," ucapnya.
Pihaknya kedepan akan menyiapkan sarana untuk mengamankan data -data terkait dengan perlindungan anak ini, sehingga saat membutuhkan data-data tidak perlu lagi mencarinya. Apalagi kalau ada penilaian.
"Nanti kami fasilitasi menyiapkan sarana apa saja yang dibutuhkan. Kami bersama DP3AKB juga sudah menyiapkan itu, paling tidak menyiapkan aplikasi untuk bisa menampung data yang dibutuhkan. Ini salah satu tugas kami," terangnya.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar