Selanjutnya, menuntut Presiden dan DPR RI untuk evaluasi BPH Migas karena gagal menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM, mendesak pemerintah agar berdaulat dalam pengambilan sikap untuk pengelolaan minyak di Indonesia.
Keenam mendesak Presiden RI untuk menjaga Stabilitas harga bahan pokok, menuntut komitmen Pemerintah Kota Balikpapan dalam hal menindak tegas Mafia Migas di Balikpapan, dan mendorong pemerintah untuk mempercepat pembangunan Energi Baru Terbarukan (EBT).
"Tuntutan yang kami sampaikan ini sekiranya dapat disetujui dan diterima Wali Kota Balikpapan maupun Ketua DPRD Balikpapan," ucapnya.
Aliansi BBM berharap Pemerintah Kota Balikpapan tidak hanya menyetujui, tetapi bisa menyatakan secara tegas bahwa juga menolak kenaikan harga BBM yang ditetapkan pemerintah pusat.
Namun, aksinya tidak mendapatkan respon dari DPRD maupun Pemkot Balikpapan, karena tidak ada satupun yang menemui para pendemo.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar