BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Demonstrasi mengenai kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) kembali beraksi di Kota Balikpapan. Kali ini, Aliansi Balikpapan Bergerak Maju (Aliansi BBM) menyampaikan aspirasinya kepada Pemerintah Kota Balikpapan, di depan Kantor Wali Kota Balikpapan pada hari Kamis (8/9/2022).
Para demonstrasi meluapkan kekecewaannya terkait kenaikan harga BBM yang ditetapkan pemerintah pusat pada tanggal 3 September 2022, yakni harga Pertalite semula harga Rp. 7.650 per liter menjadi Rp. 10.000 per liter, Solar dari harga Rp. 5.150 per liter menjadi Rp. 6.800 per liter dan Pertamax dengan harga Rp 12.500 per liter menjadi Rp. 14.500 per liter.
Di sela-sela aksi, Korlap Aliansi BBM Hendramengatakan dengan kebijakan pemerintah pusat menaikkan harga BBM, tentunya ini sangat berdampak buruk bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat kalangan bawah.
Dampak utamanya yang terjadi dengan meningkatnya harga bahan pokok di pasar, sehingga daya beli masyarakat kecil menurun dan berpengaruh pada sektor-sektor lainya.
Untuk itu, Aliansi BBM melakukan aksi demonstrasi dengan delapan tuntutan diantaranya, menolak kenaikan harga BBM, menuntut penegakan hukum dalam pemberantasan mafia migas, merevisi Peraturan Presiden (Perpres) nomor 69 tahun 2021 serta membuat payung hukum tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran BBM.
Selanjutnya, menuntut Presiden dan DPR RI untuk evaluasi BPH Migas karena gagal menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM, mendesak pemerintah agar berdaulat dalam pengambilan sikap untuk pengelolaan minyak di Indonesia.
Keenam mendesak Presiden RI untuk menjaga Stabilitas harga bahan pokok, menuntut komitmen Pemerintah Kota Balikpapan dalam hal menindak tegas Mafia Migas di Balikpapan, dan mendorong pemerintah untuk mempercepat pembangunan Energi Baru Terbarukan (EBT).
"Tuntutan yang kami sampaikan ini sekiranya dapat disetujui dan diterima Wali Kota Balikpapan maupun Ketua DPRD Balikpapan," ucapnya.
Aliansi BBM berharap Pemerintah Kota Balikpapan tidak hanya menyetujui, tetapi bisa menyatakan secara tegas bahwa juga menolak kenaikan harga BBM yang ditetapkan pemerintah pusat.
Namun, aksinya tidak mendapatkan respon dari DPRD maupun Pemkot Balikpapan, karena tidak ada satupun yang menemui para pendemo.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar