Parlindungan mempertanyakan alasan spesifikasi barang sebagai penyebab pergeseran anggaran.
Pasalnya, pengajuan anggaran dari satuan kerja biasanya sudah lengkap dengan spesifikasi atas barang dan jasa, sehingga proses pelaksanaan tidak keluar dari petunjuk teknis yang sudah tertera.
“Seperti apa sih spek seragamnya.Kami juga belum tahu. Kok baru sekarang bahas spesifikasi. Yang terpenting layak dan nyaman dipakai,” ungkapnya.
Pihak pemerintah lanjutnya, bisa melakukan langkah antisipasi sejak awal, salah satunya persoalan spesifikasi barang yang harus fix ketika pengajuan anggaran.
“Ini menjadi bahan nanti akan melakukan evaluasi kepada dinas pendidikan terkait hal ini, sehingga tidak menimbulkan gejolak yang baru di masyarakat,” serunya.
Menurutnya, pemerintah tunjuk penjual beberapa baju sekolah di Kota Balikpapan, sehingga peserta didik baru tinggal memilih seragam sesuai dengan ukuran baju masing-masing peserta didik.
“Berarti ini kan sudah siap sistem, tapi janji belum siapkan sistem. Sehingga masyarakat mengeluarkan biaya,” sebutnya.
Komisi IV DPRD Balikpapan belum ada penyampaian dari dinas terkait mengenai alasan dari adanya pergeseran anggaran tersebut.
(BorneoFlash.com/Niken)
