BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan yang berlangsung di Ruang Komisi IV DPRD Balikpapan, Rabu (6/4/2022).
Agenda rapat untuk memperkenalkan komposisi Komisi IV setelah terjadi perubahan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) periode 2022-2024. Begitu juga, Kepala Dinas Pendidikan Balikpapan yang baru menjabat.
"RDP ini sebagai ajang silaturahmi antara Komisi IV dengan Dinas Pendidikan yang merupakan mitra kerja kami," jelas Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan Doris Eko Rian Desyanto.
Selain itu juga, RDP Anggota Komisi IV untuk menanyakan persiapan mekanisme pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2022/2023.
"Bagaimana langkah-langkahnya. Apa saja kekurangan-kekurangan di tahun lalu tidak terjadi di tahun ini, untuk itu perlu dilakukan pembenahan," ujar Doris sapaan karibnya.
Terkait permasalahan kuota, saat ini kuota untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) masih kurang dengan daya tampung sekolah yang ada di kota Balikpapan. "Masih berada di angka 50 persen, sementara target kita di angka 75 persen," terangnya.
Meskipun begitu, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan telah mengupayakan untuk meminimalisir permasalah sekolah setiap tahun dengan memberikan bantuan subsidi SPP kepada peserta didik yang bersekolah swasta.
"Sekolah Swasta tetap harus kita perhatikan, untuk itu Pemkot Balikpapan memberikan subsidi melalui dana Bos (Bantuan Operasional Sekolah) bagi siswa yang bersekolah di swasta," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Purnomo menyampaikan RDP kali ini membahas mengenai persiapan pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2022/2023 Kota Balikpapan.
"Bagaimana mekanisme dan sebagainya pada saat pelaksanaan PPDB, agar tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan," serunya.
Purnomo mengakui bahwa saat ini daya tampung sekolah SMP di Kota Balikpapan tidak bisa menampung 100 persen lulusan dari SD.
"Lulusan SD mencapai 12 Ribu lebih, sementara daya tampung untuk SMP hanya 6 ribu lebih saja. Jadi nantinya ada sekitar 50 persen lulusan SD yang belum bisa kita tampung untuk masuk SMP Negeri," ungkapnya.
Namun, Purnomo juga mengingatkan bahwa masih ada SMP Swasta yang perlu diperhatikan selain sekolah negeri.
"Tahun ini tidak ada selisih yang besar sehingga lulusan SD dapat tercover semua untuk sekolah baik SMP Negeri maupun Swasta, sama seperti tahun lalu," tutupnya.
(BorneoFlash.com/Niken)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar