Ratusan Sopir Truk Dan Mahasiswa Kembali Turun Ke Jalan, Berhasil Bertemu Wali Kota  

BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Ratusan sopir truk bersama Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMII) untuk kedua kalinya melakukan aksi unjuk rasa terkait kelangkaan solar, Aksi berlangsung di depan Kantor Wali kota Balikpapan, Rabu (30/3/2022).

Dengan membawa atribut bendera HMII para mahasiswa berorasi di atas truk dan tampak terlihat tulisan-tulisan terkait solar di bentangkan di beberapa mobil truk. Termasuk, tulisan bertinta merah di spanduk besar merupakan tuntutan yang disuarakan.

Aksi yang dimulai pukul 11:00 wita dan berakhir sekitar pukul 15:30 wita menutup akses jalan Jenderal Sudirman tepatnya depan pasar Klandasan hingga depan Kantor Pos, sehingga arus kendaraan dialihkan yang berdampak pada kemacetan. Aksi bakar ban pun dilakukan di depan Kantor Wali kota Balikpapan.

Perwakilan para unjuk rasa berhasil melakukan audiensi dengan Wali Kota Balikpapan H Rahmad Mas'ud di ruang VIP Kantor Wali Kota Balikpapan, usai menunggu berjam-jam di depan pagar Kantor Wali Kota Balikpapan.

Adapun perihal yang menjadi tuntutannya yakni meminta walikota mengajukan perubahan kuota solar subsidi melalui via email kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) saat ini juga dan disaksikan oleh seluruh massa aksi.

Kemudian, mendesak pertamina menuntaskan persoalan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi. Meminta Pertamina membuka data distribusi solar subsidi laporan penjualan SPBU solar subsidi yang terjual ke publik.

Selanjutnya, mendesak Polda Kaltim memberantas mafia solar subsidi di Kaltim, Cabut izin perusahaan Batu Bara dan Kelapa Sawit pencuri solar subsidi di Kaltim, Copot General Manager Pertamina Balikpapan karena gagal mengatasi kelangkaan solar, Tambah titik SPBU reguler dan kuota BBM jenis solar subsidi di Kota Balikpapan dan Tangkap tokoh intelektual pencuri solar subsidi di Kaltim.

Saat ditemui Ketua PMII Kaltim Zainuddin mengatakan tepat satu minggu yang lalu (Rabu, 23/3/2022) melakukan tuntutan tetapi ternyata realitasnya tidak direalisasikan oleh pemerintah Kota, pihak Pertamina atau penegak hukum di Kalimantan Timur.

"Kita sama-sama tahu kelangkaan solar itu disebabkan ada penyalahgunaan atau tidak tepat sasaran orang yang membutuhkan yang lalu," ujarnya.

Ia menuturkan, pihak Pertamina melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR RI bahwa Dirut Pertamina mengatakan solar subsidi ini indikasinya digunakan oleh pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.

"Kita ketahui bahwa Kaltim lumbungnya kelapa sawit dan solar. Kenapa solar kita langkah, ini ada penyalahgunaan atau dicuri beberapa oknum. Ini yang kita sayang ke mana pihak Kepala Kepolisian daerah, kemana Kapolresta harusnya mereka mengawasi karena sudah jelas-jelas ini kan penyelewengan dari Undang-Undang," serunya.

Menurutnya, solar subsidi digunakan oleh para perusahaan itu merupakan tindak kriminal. Maka disitu peran pemerintah dan aparat yang harus menindak, agar solar subsidi jatuh di tangan yang benar khususnya supir truk pengusaha mikro.

Selain itu juga, para unjuk rasa mau meminta komitmen terkait pengawasan di lapangan, karena realitanya masih banyak oknum-oknum nakal yang terjadi di SPBU.

Selaras dengan supir truk Deli Wowor mengatakan hanya ingin penambahan kuota solar subsidi dan penambahan SPBU, karena selama ini para supir truk berhari-hari baru bisa mendapatkan solar itu pun dibatasi hanya Rp 500 ribu atau sekitar 80 liter.

Akibatnya truk banyak mengantri di jalan menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. "Sering terjadi kecelakaan gara-gara sopir antri. Tuntutannya itu saja tidak ada yang lain," ucapnya.

Ia mengatakan paling cepat sehari semalam dan paling lama dua hari dua malam para supir truk baru bisa mendapatkan solar. Apabila aksi ini tidak mendapatkan tanggapan, maka akan tetap melakukan aksi di jalan.

"Kita mengangkut macam-macam, ada yang sembako. Bahkan juga ada truk yang melintas," imbuhnya.