“Padahal elpiji 3 kilogram itu sudah ada tulisannya khusus untuk orang miskin, tapi orang yang mampu beli yang itu dan seharusnya harga sesuai surat edaran Gubernur Rp 18 ribu tapi sampai eceran harga menjadi Rp 25-35 ribu,” ungkapnya.
Untuk membuka pangkalan itu tidak mudah perlu adanya aturan sendiri, karena elpiji sangat rawan untuk lingkungan sekitar.
“Elpiji 3 kilogram untuk segera menambah kuota, karena sekarang digunakan bukan orang yang tidak mampu saja. Mudah-mudahan dengan adanya keluhan dari reses ini dapat tersampaikan,” serunya.
Sri Wahyuningsih menanyakan mengenai pendidikan bagi warga Jalan Tanjung Kelor RT 20 yang kesulitan untuk bisa diterima masuk di sekolah negeri walaupun masuk di sekolah swasta yang berada di daerah PJHI jauh dari pemukiman.
Apalagi perekonomian warga setempat kurang mampu karena penghasilan hanya nelayan. Termasuk dengan harga minyak goreng yang mahal, padahal pemerintah mengatakan Indonesia kebutuhan minyak goreng cukup 30 persen tapi kenyataannya di lapangan susah diperoleh dan adapun mahal.
“Kalau mahal berhubungan lagi dengan dana apalagi masih covid. Kami mengharapkan di manggar baru ada pembangunan sekolah SMP. Apabila bisa segera direalisasikan,” serunya.
