BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Polemik pembangunan mega proyek dari PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI) melalui anak usahanya PT Kilang Pertamina Balikpapan (PT KPB) atas proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan tuai kritikan.
Kali ini Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri buka suara berkaitan mega proyek tersebut yang dinilai merugikan masyarakat akibat dari pembangunan proyek tersebut.
“Laporannya terkait tentang laporan warga yah terkait kegiatan proyek RDMP. jadi gini saya ini sebenarnya sudah pernah menyoroti masalah proyek RDMP ini, terutama kami juga di Balikpapan Barat itukan daerah Karang Anyar,” ujarnya baru-baru ini.
Bahkan lanjut dia katakan, Imbas dari pembangunan tersebut kepada masyarakat diantara sejumlah bangunan rumah yang berada di sekitar pembangunan mengalami kerusakan.
Kemudian juga jalan raya yang terus dilalui mengalami kerusakan dan menghasilkan debu yang cukup parah sehingga pohon disekitar menjadi kering.
“Sebenarnya sudah pernah saya keluhkan, dan sudah saya sampaikan di media sosial hanya saja ini RDMP ini kan proyek strategis nasional yang tidak bisa juga dihentikan,” bebernya.
Oleh karena itu, pihaknya juga telah berkoordinasi bersama Komisi IV DPRD untuk menyelesaikan permasalahan ini untuk mencari jalan solusinya.
Yakni dengan memanggil pihak Pertamina untuk rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD.
“Gimana pertanggungjawabannya, mestinya dalam hal ini warga jangan dirugikan. Warga jangan dirugikan tadi ada laporan beberapa rumah yang retak-retak ya kalau bisa ya tolonglah ada solusinya gitu loh, mestinya harus ada solusinya ya mungkin ganti rugi atau untung,” ucapnya.
Lanjutnya, dengan adanya proyek ini jangan sampai terkesan hanya mementingkan pembangunan semata, akan tetapi tidak membantu masyarakat. Karena dari pantauannya sendiri banyak didapati seperti di Karang Anyar.
Jalannya hancur, pohon-pohon yang ditimbulkan itu semuanya rusak, terus debu yang diakibatkan itu dia niliai, maaf aja hampir orang lewat itu sakit paru-paru semua untung pakai masker, kalau tidak pakai masker akan sangat merugikan.
Bukan hanya itu, jalannya Mega proyek RDMP tersebut juga kerap mengganggu waktu istirahat masyarakat.
Seperti pekerjaan lembur yang dikeluhkan masyarakat dari suara bising yang didengar.
“Jadi memang itu mesti dipanggil pihak Pertamina atau RDMP mestinya waktu jam istirahat mereka gunakan lembur ini mestinya kalau yang sifatnya terlalu berisik itu Mestinya jangan ada lembur, karena mengganggu orang istirahat,” lanjutnya.
Untuk itu, pihaknya akan melakukan kolaborasi bersama pihak terkait untuk melakukan sidak ke proyek yang dikeluhkan masyarakat tersebut.
“Nanti kita lihat ke lapangan artinya supaya ya kalau engga dikritik begini kan RDMP kiranya clear-clear aja gitu. Yang jelas saya keberatan, kalau tidak ada artinya ganti untung atau ganti rugi ke masyarakat, tolonglah masyarakat juga diperhatikan gitu loh,” tandasnya.
(BorneoFlash.com/Eko)
