Penyertaan Modal PDAM Jadi Temuan BPK, Dewan Minta Inspektorat dengan PDAM Lebih Tingkatkan Koordinasi

BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya perbedaan perhitungan jumlah penyertaan modal yang sudah direalisasikan dalam Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung ataupenyertaan modal

Hal tersebut seperti diutarakan Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan Amin Hidayat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan oleh Komisi III DPRD Kota Balikpapan bersama Inspektorat Daerah dan PDAM Kota Balikpapan, Selasa (10/8/2021) lalu.

Dia terangkan sebenarnya tidak mau panggil PDAM untuk ikut RDP. Tapi teman-teman mengusulkan agar ada PDAM juga.

"Ternyata berdasarkan hasil pertemuan dan ada informasi dari BPK serta ada temuan juga makanya tadi kita panggil PDAM untuk ikut RDP," ujarnya.

Ia mengatakan, berdasarkan hasil rapat tersebut, ditemukan adanya perbedaan dan jumlah yang besaran dana penyertaan modal dilaporkan antarapenyertaan modal

Dari laporan yang disampaikan oleh Inspektorat bahwa besaran dana penyertaan modal yang sudah direalisasikan baru mencapai Rp 72 miliar.

Dia menjelaskan, sedangkan dari laporan yang disampaikan oleh PDAM, dana penyertaan modal yang sudah direalisasikan mencapai Rp 74 miliar. Sehingga ada perbedaan jumlah laporan yang disampaikan.

Amin menuturkan, jadi tadi yang disampaikan oleh inspektorat itu ada Rp 72 miliar penyertaan modal yang sudah dimasukkan oleh penyertaan modal

Sedangkan yang disampaikan oleh PDAM terkait total dana penyertaan modal yang sudah direalisasikan tercatat mencapai Rp 74 miliar.

Namun setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, hal ini hanya dikarenakan kurangnya koordinasi antara Inspektorat Daerah dengan PDAM.

"Setelah kita telusuri ternyata mana ada perbedaan, cuma kurang koordinasi di internal antara inspektorat dengan PDAM. Jadi tadi kita sudah tarik benang merah dan kita lihat bagaimana kurangnya koordinasi inspektorat dengan PDAM," jelasnya.

Dari sini, dirinya menambahkan bahwa pihaknya memberikan masukan agar peran koordinasi inspektorat ini harus ditingkatkan lagi dengan OPD lainnya supaya hal yang terjadi seperti ini tidak terulang lagi di kemudian hari.

"Hal yang terjadi adalah hanya laporan antara yang disampaikan inspektorat dengan PDAM itu yang tidak sinkron," tandasnya.