Ia menegaskan bantuan tersebut bukan ditujukan untuk kepentingan pribadi Presiden, melainkan sepenuhnya disalurkan kepada masyarakat melalui mekanisme yang telah diatur dalam sistem keuangan negara.
Juri juga menyebut Prabowo tetap melaksanakan ibadah kurban pribadi menggunakan dana pribadi yang terpisah dari program bantuan pemerintah.
Gerindra dan MUI Beri Penjelasan
Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan pengadaan sapi kurban melalui APBN tidak melanggar aturan karena merupakan bagian dari program Bantuan Kemasyarakatan Presiden yang memiliki dasar hukum dan alokasi anggaran resmi.
Menurutnya, bantuan tersebut merupakan program negara untuk masyarakat dan bukan klaim kurban pribadi Presiden yang dibiayai negara.
Sementara itu, Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh, menilai penggunaan APBN untuk pengadaan hewan kurban tidak bertentangan dengan hukum Islam.
Ia menjelaskan dalam tradisi Islam terdapat konsep penggunaan Baitul Mal atau kas negara untuk kemaslahatan umat. Dalam konteks pemerintahan modern, APBN dapat dipandang sebagai bentuk Baitul Mal yang dikelola untuk kepentingan publik.
Menurut Asrorun, hewan kurban yang dibeli melalui anggaran negara tidak dinikmati oleh Presiden secara pribadi, melainkan disalurkan kepada masyarakat sehingga manfaatnya dirasakan secara luas.
Di tengah perbedaan pandangan tersebut, program penyaluran 1.098 sapi kurban dari APBN kini menjadi perbincangan publik, memunculkan diskusi mengenai batas antara bantuan negara, kebijakan sosial, dan pelaksanaan ibadah dalam sistem pemerintahan modern. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar