“Masih ada beberapa hal yang perlu disempurnakan. Karena itu, rekomendasi dari BPK harus segera ditindaklanjuti agar pengelolaan APBD ke depan semakin baik,” ujarnya.
DPRD Kukar, lanjut dia, akan terus melakukan pengawasan terhadap proses penganggaran hingga pelaksanaan program di lapangan.
Pengawasan tersebut dilakukan agar penggunaan anggaran daerah tetap efektif, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Yani juga mengingatkan agar seluruh program pembangunan daerah tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat dan selaras dengan visi pembangunan Kukar Idaman Terbaik.
“Yang terpenting bagaimana anggaran daerah benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat serta mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan,” tegasnya.
Selain menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, catatan dari BPK juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman OPD terkait tata kelola dan manajemen keuangan daerah.
“Ke depan tentu pengawasan akan terus dilakukan bersama pemerintah daerah agar pelaksanaan APBD berjalan lebih tertib dan transparan,” tutupnya. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar