BorneoFlash.com, KUKAR - Keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mendapat apresiasi dari DPRD Kukar.
Meski demikian, DPRD menegaskan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran daerah tetap menjadi perhatian agar pelaksanaan program pemerintah berjalan sesuai aturan dan memberi manfaat bagi masyarakat.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, mengatakan opini WTP merupakan capaian positif yang menunjukkan tata kelola keuangan daerah berjalan cukup baik.
Namun menurutnya, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tetap perlu memperhatikan sejumlah catatan dan rekomendasi yang diberikan BPK.
“Alhamdulillah, Kutai Kartanegara kembali mampu mempertahankan opini WTP. Ini tentu menjadi kebanggaan bersama yang harus terus dijaga,” ucap Yani, pada Jumat (29/5/2026).
Ia juga menilai rekomendasi dari BPK perlu dipahami sebagai bagian dari evaluasi agar sistem pengelolaan keuangan daerah semakin tertata dan akuntabel.
Kendati demikian, Yani menyoroti, sejumlah catatan yang diberikan bukan berkaitan dengan penyimpangan anggaran, melainkan penguatan administrasi dan tata kelola pemerintahan di lingkungan OPD.
“Masih ada beberapa hal yang perlu disempurnakan. Karena itu, rekomendasi dari BPK harus segera ditindaklanjuti agar pengelolaan APBD ke depan semakin baik,” ujarnya.
DPRD Kukar, lanjut dia, akan terus melakukan pengawasan terhadap proses penganggaran hingga pelaksanaan program di lapangan.
Pengawasan tersebut dilakukan agar penggunaan anggaran daerah tetap efektif, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Yani juga mengingatkan agar seluruh program pembangunan daerah tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat dan selaras dengan visi pembangunan Kukar Idaman Terbaik.
“Yang terpenting bagaimana anggaran daerah benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat serta mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan,” tegasnya.
Selain menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, catatan dari BPK juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman OPD terkait tata kelola dan manajemen keuangan daerah.
“Ke depan tentu pengawasan akan terus dilakukan bersama pemerintah daerah agar pelaksanaan APBD berjalan lebih tertib dan transparan,” tutupnya. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar