Program Sapi Kurban Presiden Prabowo Subianto Gunakan APBN, DPR Tegaskan Bukan Kebijakan Baru

BorneoFlash.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menegaskan program bantuan hewan kurban Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan kebijakan yang sudah lama berjalan di Indonesia.

Sugiat menyebut pemerintah memang mengalokasikan anggaran khusus bagi  Presiden untuk membantu masyarakat melalui berbagai program sosial kemasyarakatan, termasuk penyaluran hewan kurban saat Hari Raya Idul Adha.

“Ini hal yang biasa dalam persoalan kenegaraan. Presiden sebagai kepala negara memang memiliki anggaran yang diperuntukkan membantu masyarakat,” kata Sugiat di Jakarta, Rabu.

Menurut Sugiat, program bantuan sapi kurban Presiden tidak hanya berlangsung pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga telah dijalankan oleh presiden-presiden sebelumnya.

Ia menilai program bantuan hewan kurban Presiden memberi manfaat besar bagi masyarakat karena ribuan warga dapat menikmati daging kurban pada momen Idul Adha.

Sugiat juga menegaskan bantuan Presiden kepada masyarakat tidak hanya berbentuk hewan kurban. Pemerintah turut menyalurkan anggaran bantuan Presiden untuk sektor pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan fasilitas publik.

“Bukan hanya kurban. Bantuan Presiden juga banyak untuk pendidikan, kesehatan, sampai fasilitas publik. Jadi, jangan melihat ini seolah sesuatu yang baru,” ujar Sugiat.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pemerintah membeli seluruh sapi kurban tersebut dari peternak lokal di berbagai daerah.

Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menjelaskan sapi kurban Presiden terdiri dari berbagai jenis, seperti Simmental, Limousin, Peranakan Ongole, Brahman, Angus, Sapi Bali, FH, Belgian Blue, dan Charolais.

Juri mengatakan pemerintah menggunakan anggaran APBN melalui bantuan Presiden untuk kemasyarakatan dalam pengadaan sapi kurban dengan total nilai sekitar Rp100 miliar.

Pemerintah menyesuaikan harga sapi berdasarkan bobot dan lokasi daerah masing-masing. (*)