Program pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya tetap masuk dalam prioritas penyusunan APBD.
Sunggono menilai pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas layanan kepada masyarakat di tengah keterbatasan fiskal daerah.
“SPM menjadi prioritas karena itu menyangkut pelayanan dasar kepada masyarakat,” ujarnya.
Kemudian, sunggono menambahkan, pemerintah daerah juga tetap menyesuaikan arah belanja dengan sejumlah program nasional, seperti pengendalian inflasi dan penanganan kemiskinan yang menjadi target bersama pemerintah pusat dan daerah.
Di sisi lain, realisasi belanja daerah saat ini disebut masih dijalankan secara terukur agar kondisi keuangan daerah tetap sehat dan tidak menimbulkan utang baru pada akhir tahun anggaran.
“Kita mengupayakan betul belanja disesuaikan dengan ketersediaan uang, supaya tidak terjadi utang lagi di tahun ini,” pungkasnya.
Diketahui, kemampuan APBD Kukar tahun 2026 diperkirakan mengalami penurunan cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah mulai melakukan penyesuaian terhadap berbagai rencana program dan belanja pembangunan agar tetap sejalan dengan kemampuan keuangan daerah. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar