BorneoFlash.com, KUKAR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mulai menyusun strategi pengelolaan anggaran tahun 2026 dengan pendekatan yang lebih selektif di tengah penurunan kapasitas fiskal daerah.
Sejumlah program dan belanja daerah diarahkan pada kebutuhan prioritas agar kondisi keuangan tetap stabil.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Sunggono, mengatakan keterbatasan dana transfer dari pemerintah pusat membuat pemerintah daerah harus lebih berhati-hati dalam menentukan penggunaan anggaran.
“Karena anggaran transfer dari pemerintah pusat relatif terbatas, maka pemanfaatannya harus benar-benar diprioritaskan,” ucap sunggono, pada Rabu (20/5/2026).
Ia juga menjelaskan, fokus utama belanja daerah tetap diarahkan pada kebutuhan wajib pemerintah, mulai dari pembayaran gaji pegawai, tunjangan, hingga operasional pemerintahan dan kewajiban pembayaran lainnya.
Menurutnya, pemerintah daerah juga tetap mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan fasilitas dan sarana penunjang pelayanan agar aktivitas pemerintahan tetap berjalan optimal.
“Belanja wajib mengikat tentu menjadi prioritas utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu,” katanya.
Selain kebutuhan internal pemerintahan, Pemkab Kukar juga menempatkan pelayanan dasar masyarakat sebagai sektor yang tidak bisa ditunda.
Program pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya tetap masuk dalam prioritas penyusunan APBD.
Sunggono menilai pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas layanan kepada masyarakat di tengah keterbatasan fiskal daerah.
“SPM menjadi prioritas karena itu menyangkut pelayanan dasar kepada masyarakat,” ujarnya.
Kemudian, sunggono menambahkan, pemerintah daerah juga tetap menyesuaikan arah belanja dengan sejumlah program nasional, seperti pengendalian inflasi dan penanganan kemiskinan yang menjadi target bersama pemerintah pusat dan daerah.
Di sisi lain, realisasi belanja daerah saat ini disebut masih dijalankan secara terukur agar kondisi keuangan daerah tetap sehat dan tidak menimbulkan utang baru pada akhir tahun anggaran.
“Kita mengupayakan betul belanja disesuaikan dengan ketersediaan uang, supaya tidak terjadi utang lagi di tahun ini,” pungkasnya.
Diketahui, kemampuan APBD Kukar tahun 2026 diperkirakan mengalami penurunan cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah mulai melakukan penyesuaian terhadap berbagai rencana program dan belanja pembangunan agar tetap sejalan dengan kemampuan keuangan daerah. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar