BorneoFlash.com, SAMARINDA – Perubahan cuaca yang terjadi di Kota Samarinda dalam beberapa waktu terakhir mulai menimbulkan kekhawatiran.
Di tengah prakiraan musim kemarau panjang dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), hujan deras masih kerap turun di sejumlah wilayah dan memicu genangan di beberapa titik kota.
Situasi tersebut membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) meningkatkan kesiapan menghadapi berbagai potensi bencana, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga banjir akibat cuaca ekstrem pada masa peralihan musim.
Plt Kepala BPBD Kota Samarinda, Suwarso, mengatakan berdasarkan prakiraan BMKG, musim kemarau tahun ini diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus 2026 dan telah mulai dirasakan sejak Maret lalu.
“Berdasarkan informasi BMKG, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus mendatang dan kondisi tersebut sebenarnya sudah mulai berlangsung sejak Maret,” ujarnya, pada Sabtu (16/5/2026).
Namun demikian, ia menjelaskan karakteristik geografis Samarinda yang berada di kawasan garis khatulistiwa menyebabkan hujan masih berpotensi terjadi meskipun wilayah tersebut memasuki musim kemarau.
“Walaupun diprediksi mengalami kemarau panjang maupun fenomena El Nino, posisi Samarinda yang berada di garis khatulistiwa membuat curah hujan masih mungkin terjadi pada periode kemarau,” katanya.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat BPBD harus bersiap menghadapi dua ancaman sekaligus, yakni potensi kebakaran lahan akibat cuaca panas serta risiko banjir dan genangan saat hujan turun dengan intensitas tinggi.
Sebagai langkah antisipasi, BPBD Samarinda bersama instansi terkait telah melakukan berbagai persiapan, termasuk menggelar gladi kesiapsiagaan bencana di tingkat kota maupun provinsi.
“Dalam menghadapi musim kemarau, beberapa hari terakhir kami telah melaksanakan gladi kesiapsiagaan bencana, baik di tingkat kota maupun provinsi,” tuturnya.
Selain itu, BPBD juga mulai menyiapkan peralatan penanganan kebakaran serta memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak seperti Dinas Pemadam Kebakaran, relawan kebencanaan, hingga Desa Tangguh Bencana.
“Kami telah mempersiapkan sarana pendukung dan membangun kolaborasi dengan sejumlah perangkat daerah, Damkar, relawan, serta Desa Tangguh Bencana,” jelasnya.
Ia menambahkan, penanganan cepat terhadap titik api kecil menjadi fokus utama agar kebakaran tidak meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar.
“Kami berharap apabila muncul titik api dalam skala kecil, penanganannya dapat segera dilakukan sehingga tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar,” ucapnya.
Untuk mendukung deteksi dini, BPBD juga terus memantau potensi kebakaran melalui aplikasi pemantauan titik panas seperti Sipongi.
Di sisi lain, hujan deras yang masih terjadi beberapa hari terakhir turut menyebabkan genangan di sejumlah kawasan Samarinda. Beberapa ruas jalan bahkan mengalami kemacetan akibat saluran drainase yang tidak mampu menampung debit air.
Meski genangan disebut tidak berlangsung lama, pemerintah tetap mempercepat upaya penanganan agar dampaknya tidak semakin meluas.
Suwarso mengatakan Wali Kota Samarinda telah meminta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Dinas PUPR dan BPBD, melakukan identifikasi terhadap drainase yang mengalami sedimentasi maupun penyumbatan.
“Wali Kota telah menginstruksikan perangkat daerah terkait, termasuk PUPR dan BPBD, untuk mengidentifikasi saluran drainase yang mengalami endapan lumpur maupun pertumbuhan gulma agar segera dibersihkan,” katanya.
Pembersihan drainase dilakukan bersama kecamatan, kelurahan, dan masyarakat melalui kegiatan gotong royong. Menurutnya, penanganan banjir memerlukan keterlibatan seluruh pihak, tidak hanya pemerintah.
“Penanganan persoalan banjir tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah. Partisipasi masyarakat juga sangat diperlukan,” tambahnya.
Selain itu, Satpol PP turut melakukan penertiban terhadap bangunan maupun aktivitas di atas drainase yang dinilai menghambat aliran air.
“Karena itu, upaya penanganan dilakukan secara kolaboratif mulai dari tingkat paling bawah hingga pemerintah kota,” jelasnya.
Dalam menghadapi potensi karhutla berskala besar, BPBD Provinsi Kalimantan Timur juga disiapkan untuk memberikan dukungan apabila diperlukan.
Suwarso menilai keberadaan relawan kebencanaan selama ini memiliki peran penting, terutama dalam memberikan informasi awal dan membantu pemadaman di lapangan.
“Relawan memiliki kontribusi besar sejak awal kejadian. Mereka tidak hanya memberikan informasi mengenai titik api, tetapi juga turut membantu proses pemadaman menggunakan peralatan yang tersedia,” ujarnya.
Ia menyebut banyak relawan bergerak secara sukarela tanpa menunggu instruksi resmi karena didorong rasa kepedulian terhadap lingkungan.
“Para relawan bergerak atas dasar kepedulian. Tanpa menunggu arahan, mereka sudah turun langsung membantu di lapangan,” lanjutnya.
Selain mewaspadai kebakaran di wilayah sendiri, BPBD Samarinda juga mengantisipasi kemungkinan masuknya asap kiriman dari daerah lain seperti Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat saat musim kemarau.
Menurut Suwarso, Wali Kota Samarinda telah mengarahkan agar pemantauan kualitas udara diperkuat melalui penyediaan alat ukur kualitas udara.
“Terdapat arahan dari Wali Kota agar segera dilakukan persiapan alat pemantau kualitas udara sebagai langkah antisipasi,” katanya.
Meski hasil pemantauan BMKG menunjukkan kualitas udara di Samarinda masih dalam kategori baik, pemerintah tetap menyiapkan langkah penanganan jika kondisi memburuk akibat asap kiriman.
Apabila kualitas udara menurun, pemerintah akan membagikan masker kepada masyarakat dan mengimbau warga menggunakan masker secara mandiri.
Sebagai langkah jangka panjang, pemerintah juga terus mendorong penghijauan dan penanaman pohon guna menjaga kualitas lingkungan serta mengurangi dampak perubahan iklim.
Suwarso menyebut Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bersama sejumlah perusahaan telah melakukan penanaman pohon di kawasan Makroman sebagai bagian dari penguatan kawasan keanekaragaman hayati.
“Program tersebut bertujuan membantu menjaga kualitas udara sekaligus mengurangi dampak kebakaran lahan dari daerah lain yang dapat terbawa angin ke Kota Samarinda,” pungkasnya. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar